Desentralisasi Pengelolaan Sampah Jogja, Pemkot Membangun 2 TPS3R

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus menggalakkan pengelolaan sampah terdesentralisasi atau tidak memusatkan TPA Piyungan sebagai pengelola tunggal sampah. Usaha desentralisasi pengelolaan sampah tersebut dibuktikan dengan pembangunan dua Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di Jogja yang sudah ada.

Pembangunan dua tempat pengelolaan sampah tersebut dilakukan di TPS3R Nitikan dan Karangmiri. Terbaru, Pemkot sudah menyusun Detail Engineering Design (DED) atau rencana bangun rinci pembangunan dua TPS3R tersebut.

Selain DED, Pemkot Jogja juga sudah menganggarkan dananya untuk pembangunan dua TPS3R itu. Pembangunan dijadwalkan pada 2024 mendatang dengan target perluasan bangunan, penguatan teknologi pengelolaan sampah, hingga peningkatan kapasitas sampah yang dapat diolah.

Sebelumnya kapasitas pengelolaan TPS3R Nitikan sekitar 15 ton perhari, sementara TPS3R Karangmiri mampu mengelola sekitar 10 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja yang mengelola dua TPS3R ini menargetkan setelah dibangun ulang tempat pengelolaan sampah tersebut berkapasitas 40 ton per hari.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Jogja Ahmad Haryoko menjelaskan desentralisasi pengelolaan sampah mendesak dilakukan. “Melihat kondisi yang ada dan rencana pembangunan TPA Piyungan pada 2024 mendatang, pengelolaan sampah di tingkat hilir ini penting diupayakan bersama agar masalah sampah segera rampung,” katanya, Sabtu (30/9/2023).

Haryoko menjelaskan hilirisasi pengelolaan sampah ini juga dilakukan dengan berbagai cara selain membangun dua TPS3R. “Kami gencarkan sejak awal tahun ini dengan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dan pertengahan tahun dengan Gerakan Mbah DIrjo [Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja],” jelasnya.

BACA JUGA: Pematian Aliran Air Selokan Mataram Dijadwalkan Hari Ini, Bupati Sleman Minta Ditunda

Desentralisasi pengelolaan sampah di Jogja, lanjut Haryoko, sudah dimulai beberapa tahun terakhir dengan menguatkan bank sampah di tingkat RW.

“Aktor terpenting pengelolaan sampah desentralisasi ini adalah masyarakat, kami beberapa tahun ke belakang juga terus menguatkan bank sampah dengan pembinaan, fasilitasi, hingga pelatihan,” katanya.

Tak hanya masyarakat, sambung Haryoko, instansi pemerintahan juga sudah melakukan pengelolaan sampah mandiri. “Seperti pasar-pasar di Jogja lewat Dinas Perdagangan ini cukup bagus pengelolaannya, mereka membuat biopori di pasar sampai melakukan pemilahan sampah yang terpusat di Pasar Giwangan,” ungkapnya.

Instansi lain di Jogja juga turut mengelola sampah mandiri, tambah Haryoko, seperti sekolah, objek wisata, hingga rumah sakit.

“Gerakan pengelolaan sampah mandiri ini terus kami upayakan bersama, agar tidak tergantung dengan TPA Piyungan meskipun sulit karena pasti ada sampah residu yang memang diarahkan ke sana,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News