Sistem Zonasi PPDB Perlu Ditopang Pemerataan Fasilitas

BANTUL—Sistem zonasi telah cukup lama diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY termasuk Bantul. Langkah selanjutnya untuk mendukung sistem ini yaitu pemerataan fasilitas pendidikan.

Anggota Komisi D DPRD Bantul, Paidi melihat sistem zonasi saat ini sudah menghilangkan persaingan calon peserta didik dalam mendapatkan sekolah yang bagus. Maka hal tersebut perludibarengi dengan pemerataan fasilitas pendidikan di setiap wilayah.

“Zonasi harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang komplet karena kalau tidak didukung hal tersebut, zonasi akan menjadi permasalahan tersendiri. Karena dengan zonasi sudah tidak ada persaingan dalam pendidikan,” ujarnya, Selasa (3/10/2023).

BACA JUGA : PPDB SMP di Bantul Resmi Ditutup, Jalur Ini Jadi Solusi bagi Siswa yang Belum Dapat Sekolah

Dengan sistem zonasi, peserta didik baru tidak lagi bersaing untuk mendapatkan sekolah yang bagus, melainkan diarahkan ke sekolah sesuai wilayah masing-masing. Maka, sekolah di setiap wilayah itu harus memiliki fasilitas yang setara, agar peserta didik tidak dirugikan.

Di Bantul, dia menilai saat ini fasilitas pendidikan belum merata di setiap wilayah. Dia mengakui hal ini memang terkait erat dengan anggaran yang tersedia. Walau sudah lebih dari 20% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul dialokasikan untuk pendidikan sesuai mandatory spending dari pemerintah, tetapi masih belum bisa meng-cover pemerataan fasilitas tersebut.

“Coba saja lihat di Bantul. Sekolah-sekolah negeri itu banyak yang gedungnya sudah saatnya direhab. Banyak gedung yang sudah tidak layak digunakan tapi dipaksakan untuk digunakan. Itu berisiko tinggi juga, kasihan anaknya kalau terjadi apa-apa,” ungkapnya.

APBD Bantul, menurut politikus Golkar Bantul itu, memang tidak mencukupi untuk pemerataan fasiltias tersebut. Itulah sebabnya diperlukan adanya koordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat memberi alokasi lebih pada sektor Pendidikan. Dengan demikian pemenuhan fasilitas layak di setiap wilayah bisa disegerakan. 

Selain sarana dan prasarana, tenaga kependidikan dan guru juga perlu menjadi perhatian. Dia menilai, saat ini proporsi guru PNS di sekolah negeri di Bantul masih sangat minim. “PNS di sekolah itu hanya ada dua-tiga, padahal sekolah negeri itu,” kata dia.

Kesejahteraan tenaga kependidikan dan guru juga masih jauh panggang dari api. Guru honorer yang bekerja di sekolah negeri saat ini kalah bersaing dengan guru swasta ketika hendak mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Yang diterima banyak yang dari swasta. Karena mereka sudah memiliki sertifikat pendidik. Sehingga orang-orang yang honor di negeri mereka kalah bersaing. Karena yang swasta punya nilai plus dari sertifikat itu. Padahal kalau swasta kan sudah digaji dari Yayasan [pengelola sekolah],” ucap dia.

Terkait dengan hal ini, Pemkab Bantul diakuinya memang tidak bisa berbuat banyak karena sudah menjadi peraturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). “Tetapi kami harus memberi masukan, kalau tidak kan di sana tidak tahu keadaan yang di bawah,” kata dia.

Merdeka Belajar Paidi juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sudah dijalankan di seluruh sekolah di Bantul. Menurutnya, kurikulum Merdeka Belajar perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di setiap wilayah. Ia mencontohkan pada jam belajar di sekolah yang sampai sore, jika diterapkan untuk wilayah pedesaan seperti di Bantul kurang sesuai.

BACA JUGA : PPDB SMP di Bantul Diwarnai Banyak Masalah, dari Jaringan Error sampai Orang Tua Kebingungan

“Kalau anak-anak belajar sampai sore itu sosialisasi dengan masyarakat berkurang. Ini akan melunturkan budaya bangsa Indonesia,” ujarnya.

Jam belajar sampai sore menurutnya tepat diterapkan di wilayah perkotaan, diamana kondisi sosialnya memang sudah semakin individualis dan orang tua anak juga bekerja sampai sore. “Tetapi kalau di wilayah pelosok pedesaan, kasihan anaknya.” (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News