Advertisement
Penetapan UMP 2024: Pemda DIY Menunggu Aturan Pemerintah Pusat
Ilustrasi uang. - Bisnis/ Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengaku masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk membahas besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Setelah ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law skema penetapan UMP dan UMK didasarkan pada perhitungan khusus dengan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Sampai sekarang kami masih menunggu aturannya dari pusat. Itu kami jadikan sebagai acuan untuk menghitung skema UMP dan UMK 2024 mendatang," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Selasa (31/10/2023).
Advertisement
BACA JUGA : Buruh DIY Bikin Survei KHL, UMK 2024 di Jogja Dituntut Rp4,13 Juta
Aria menjelaskan, regulasi pengupahan sedianya dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Hanya saja pihaknya belum mengetahui kapan aturan itu turun. "Karena mereka yang menentukan aturan bagaimana perumusan skala upah dan juga formula rumus perhitungannya. Jadi kami masih menunggu," katanya.
Menurutnya, dalam skema perhitungan upah sejak berlakunya Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan juga angka inflasi di wilayah setempat. "Ya perhitungannya menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun formulanya kita masih menunggu yang dari pusat," ujarnya.
Aria menyebut, selain itu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY soal angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi triwulan ketiga baru akan keluar pada akhir Oktober ini, sehingga perhitungan upah 2024 baru bisa dilakukan. "Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memang dimasukkan. Sementara data BPS kan triwulan ketiga baru akhir Oktober ini ya keluarnya. Makanya kita tunggu saja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Advertisement
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Jumat 22 November 2024
Jadwal SIM Keliling Bantul di Akhir Pekan Bulan November 2024
Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Jumat 22 November 2024
Jadwal Pemadaman Jumat 22 November 2024: Giliran Depok dan Pasar Godean
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat 22 November 2024: DIY Hujan Ringan Siang hingga Malam
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Jogja Jumat 22 November 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tok! Eks Dirut PT Tarumartani Divonis 8 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar
- 500 Kiai dan Nyai Sebut Harda-Danang sebagai Pilihan Tepat untuk Sleman Baru
- Beranda Migran Nilai Pemindahan Penahanan Mary Jane ke Filipina Langkah Maju untuk Keadilan
- Kampanye Akbar di Pilkada Sleman, Paslon Boleh Berikan Hadiah Barang Maksimal Senilai Rp1 Juta
- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris Diharap Jadi Pembuka Pengembalian Aset HB II
Advertisement
Advertisement
