Harga Rumah Melambung, Bantul Andalkan Rumah Subsidi dan Rusunawa
Harga rumah makin sulit dijangkau, Pemkab Bantul mendorong warga memanfaatkan rumah subsidi dan empat rusunawa yang tersedia.
Foto aerial proyek tol Jogja-Solo./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) DIY menyebutkan izin penetapan lokasi (IPL) tol Jogja-YIA di Kulonprogo sudah diajukan untuk segera ditandatangani. IPL ditargetkan keluar dalam waktu dekat agar segera bisa dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
"Pekerjaan yang belum selesai seperti misalnya IPL tol di Kulonprogo [Jogja-YIA] nanti prosesnya juga baru naik, untuk sementara itu dulu yang soal tol," kata Kepala Dispetaru DIY Adi Bayu Kristanto, Rabu (1/11/2023).
BACA JUGA: Penanggulangan Stunting, Sleman Mengandalkan Pendamping Lapangan
Menurut Bayu, kewenangan Dispertaru DIY terkait dengan proses pengerjaan tol Jogja-Solo hanya belum rampung di wilayah Kulonprogo, lantaran sebelumnya pemilik lahan yang mengikuti sosialisasi dan menyetujui pelepasan lahan miliknya belum keseluruhan yang mengikuti konsultasi publik.
"Tol Jogja-Solo kan yang belum selesai itu yang Kulonprogo. Sekarang sudah kita proses naik IPL-nya. Target kita dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah keluar," katanya.
Adapun total bidang tanah terdampak Tol Jogja-YIA di wilayah Kulonprogo yakni sebanyak 4.383 bidang lahan. Sebelumnya ada sebanyak 300 bidang tanah di enam kapanewon belum terdeteksi pemiliknya sehingga penerbitan IPL mesti tertunda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Harga rumah makin sulit dijangkau, Pemkab Bantul mendorong warga memanfaatkan rumah subsidi dan empat rusunawa yang tersedia.
egadaian dan Polri memperkuat kerja sama pengamanan serta pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian untuk mendukung keamanan operasional dan masyarakat.
Selama menjadi peserta JKN, Yoga telah memanfaatkan Program JKN untuk berbagai kebutuhan pengobatan.
Daftar 14 bank bangkrut dan ditutup OJK hingga September 2026, terbaru BPR Pasarraya Kuta di Bali.
KNKT meminta aturan keselamatan pelayaran ditinjau ulang, termasuk ketentuan lashing kendaraan dan pemeriksaan fisik kapal.
KPK menemukan petunjuk dugaan aliran uang kasus mafia tanah ATR BPN dari penggeledahan rumah Dirjen Lampri di Bekasi.