Sah, Pemkab Bakal Ubah Hari Jadi Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul serius untuk mengubah peringatan hari jadi yang selama ini diperingati setiap 27 Mei. Berdasarkan penelusuran sejarah ditemukan fakta secara administrasi sudah ada sejak 4 Oktober 1830.

Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan Gunungkidul, Choirul Agus Mantara mengatakan sudah membuat tim untuk mengkaji Sejarah Gunungkidul sejak dua tahun lalu. Selama ini kelahiran kabupaten terluas di DIY ada sejak 27 Mei 1931.

Meski demikian, sambung dia, adanya versi berbeda terkait dengan hari jadi. Hal ini mengaku pada tim peneliti yang telah dibentuk untuk menelusurinya.

“Ada dari kalangan akademisi yang dibentuk untuk mengkajinya,” kata Mantara, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga: Pemkab Temukan Data Baru, Ternyata Hari Jadi Gunungkidul Bukan 27 Mei

Menurut dia, salah satu dasar yang menjadi acuan tidak lepas dari adanya peristiwa penandantanganan Perjanjian Klaten. Perjanjian pertama kali ditandatangani di Surakarta pada 1 Oktober 1830. Selanjutnya ditandatangani lagi di Kota Jogja pada 4 Oktober 1830.

“Isi perjanjian [Klaten] salah satunya menyebut, Gunungkidul masuk wilayah Kraton Yogyakarta. Inilah yang menjadi satu dasar penetapan hari jadi kabupaten dengan versi berbeda dengan yang biasanya,” katanya.

Baca Juga: Dhaksinarga Night Carnival Meriahkan Perayaan Hari Jadi ke-192 Kabupaten Gunungkidul

Fakta baru terkait dengan Sejarah berdirinya Gunungkidul sudah dilakukan uji publik yang menghadirkan tim ahli maupun Masyarakat hingga perwakilan OPD pada Selasa pagi. Adapun hasil tidak ada penolakan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk penetapan melalui Surat keputusan Bupati.

“Kemungkinan besar mulai tahun depan tidak lagi diperingati setiap 27 Mei, tapi 4 Oktober. Dari temuan ini, usia Gunungkidul juga lebih tua,” katanya.

Baca Juga: Bupati Gunungkidul: Anak Muda Harus Berani Tampil Lestarikan Seni dan Budaya

Menurut dia, keputusan mengubah hari jadi sesuai dengan kajian sejarah terbentuknya Gunungkidul. Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gunungkidul nomor 70/188.45/6/1985. Pada dictum II berbunyi “Ketentuan hari, tanggal, bulan dan tahun hari jadi Kabupaten Gunungkidul dapat ditunjau ulang.

“Pada diktum I dapat ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari didapat bukti  fakta dan data baru yang lebih kuat yang mendukung hal tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sejarahwan Agus Murdiyastomo mengatakan kisah sejarah merupakan salah satu dari identitas sebuah kelompok Masyarakat. Upaya Penelusuran sejarah menjadi penting agar masyarakat dapat mengenal dan memahami bagaimana wilayah tempat tinggal mereka dibangun dan berkembang menjadi seperti sekarang.

“Kajian dilakukan dengan pendekatan sejarah dan administratif. Sejarah bersifat dinamis terikat dengan data-data sehingga dapat berubah sesuai dengan adanya fakta-fakta baru yang ditemukan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.