Pastikan Kinerja DPRD Bantul Tidak Terganggu Meski Ada Pemilu

BANTUL—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Nur Subiantoro memastikan kinerja kedewanan tidak terganggu dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurutnya, kinerja DPRD Bantul baik penganggaran, legislasi, maupun pengawasan sejauh ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Masa kampanye Pemilu 2024 kan cuma sebentar sehingga tidak terlalu mengganggu dengan ketugasan masingmasing anggota DPRD Bantul,” kata Nur Subiantoro saat ditemui di ruangannya, Rabu (6/12/2023).

Sebagaimana diketahui, Pemilu serentak 2024 akan digelar pada 14 Februari mendatang, baik pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (Pileg) di tingkat pusat dan daerah. Kemudian pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masa kampanye pemilu tersebut sudah dimulai sejak akhir November lalu hingga 10 Februari 2024.

Nur Subiantoro menyatakan masa kampanye Pemilu 2024 hanya sebentar. Selain itu para anggota Dewan sebagian besar memanfaatkan masa kampanye di malam hari, sehingga tidak meninggalkan tugas sebagai wakil rakyat.

Salah satu bukti kinerja DPRD Bantul tetap berjalan lancar adalah pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) selama tahun ini sudah selesai. Dari 12 Raperda, semuanya sudah terbahas, termasuk Raperda APBD 2024 mendatang yang sudah disepakati oleh Dewan dan Bupati Bantul pada akhir November lalu. Raperda APBD 2024 tersebut dapat disepakatisebelum batas waktu 1 Desember 2023.

Saat ini Raperda APBD 2024 tersebut tengah dimintakan persetujuannya ke Gubernur DIY sebelum disahkan DPRD Bantul bersama Pemkab setempat. Nur Subiantoro menjelaskan secara umum postur APBD 2024 untuk belanja daerah sekitar Rp2 triliun.

Belanja tersebut digunakan untuk mendukung kebijakan maupun langkah strategis Pemerintah Pusat dan daerah yang diwujudkan dalam peningkatan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, anggaran Pemkab tahun depan masih difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan karena pembangunan di Bantul selama dua tahun lebih sempat terhambat dengan adanya Covid-19 lalu. “Harapannya pembangunan bisa dikebut tahun depan,” ujarnya.

Selain pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemantapan layanan publik berbasis teknologi dan kesuksesan penyelenggaraan Pileg dan Pilkada 2024.

BACA JUGA: DPRD Bantul: Media Sarana Efektif Kenalkan Program Dewan

Terkait dengan kinerja Pemkab Bantul selama setahun terakhir, politisi Gerindra ini mengaku sudah cukup baik. Sejauh ini Dewan melalui empat komisi juga sudah melakukan pengawasan lewat Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan perencanaan program kerja maupun penganggarannya sesuai.

Dari hasil pengawasan diakuinya memang pembangunan infrastruktur masih perlu digenjot. Kemudian pendapatan daerah juga masih perlu ditingkatkan, karena selama ini pendapatan daerah masih ketergantungan dengan transfer Pusat. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 28%. “Jadi memang Pemkab perlu mencari sumber pendapatan lain yang sah,” ucapnya.

Dia menyatakan masa kerja anggota DPRD Bantul periode 2019-2024 akan berakhir pada Agustus 2024. Masih ada waktu sekitar sembilan bulan kurang. Ia bersama koleganya sesama anggota Dewan memastikan akan menyelesaikan masa tugasnya sampai selesai, memastikan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Meskipun sebagian besar anggota DPRD Bantul juga kembali menjadi calon legislatif di Pemilu 2024, termasuk dirinya. Nur Subiantoro sudah dua periode di DPRD Bantul dan menjabat sebagai wakil ketua. Dalam Pemilu 2024, Nur Subiantoro menjadi Caleg DPRD DIY Dapil Bantul Timur. “Saya pastikan ketugasan saya di DPRD Bantul akan saya selesaikan sampai akhir masa jabatan dan dipastikan tidak ada hambatan,” tegasnya.

Angka Kemiskinan

Tak hanya itu, Nur Subiantoro juga mengapresiasi Pemkab Bantul yang sudah mampu menurunkan angka kemiskinan meski persentasenya masih sedikit. Hal itu menunjukkan program pengentasan kemiskinan di Bumi Projotamansari sudah berjalan dengan baik.

Angka kemiskinan Bantul saat ini ada sekitar 11,96% dari total jumlah penduduk 1 jutaan atau sekitar 128.510 jiwa. Menurun 0,31% jika dibanding 2022 lalu.“Ini patut diapresiasi meskipun masih perlu digenjot lagi penurunannya,” katanya.

Dia meminta penurunan angka kemiskinan perlu digenjot kembali di tahun depan, minimal bisa di angka 10,99% atau 11%. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang perlu ditingkatkan di antaranya adalah bantuan sosial bagi warga miskin ekstrem, pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan, perbaikan rumah tidak layak huni dan pemberian makanan bergizi atau boga sehat bagi pra lansia dan disabilitas berat.

Pihaknya mendukung pengentasan kemiskinan melalui penanggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, Nur Subiantoro juga mendorong Pemkab menggenjot pembangunan infrastruktur dan juga pemulihan ekonomi di 2024 mendatang. “Pembangunan dua tahun ini kan saya kira kurang maksimal karena terkendala Covid-19. Ini bisa digenjot di tahun depan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (***)

Kinerja DPRD Bantul dalam Pembuatan Perda

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda Penyelenggraan dan Pengelolaan Perpustakaan
Perda Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Lurah
Perda Pencabutan Perda Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
Perda Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
Perda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bewrkelanjutan
Perda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika
Perda Pamong Kalurahan
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022
Perda Perubahan Anggaran APBD 2023
Perda APBD 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News