Delapan ASN Gunungkidul Kena Sanksi, DPRD Dukung Hukuman Tegas
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Tunjangan Hari Raya - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman memastikan tidak ada kendala berkaitan dengan pencairan THR. Total alokasi yang disediakan tahun ini mencapai Rp62,6 miliar.
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Sleman, Siti Nurjanah mengatakan, untuk THR di lingkup Pemkab sudah mulai dicairkan sejak akhir Maret. Hingga sekarang masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyalurkan ke rekening masing-masing pegawai.
Proses pencairan dituangkan dalam Peraturan Bupati No.39/2024 tentang THR dan Gaji ke-13. Total anggaran yang dipersiapkan untuk tambahan gaji ini mencapai Rp62,6 miliar. “Tidak ada masalah karena sudah ada yang memperoleh tambahan gaji,” kata Siti saat dikonfirmasi, Senin (1/4/2024).
Ia menjelaskan, penerima THR di lingkup Pemkab di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Sleman, serta anggota DPRD yang berjumlah 50 orang. Untuk kalangan PNS ada sebanyak 7.411 orang yang menerimanya.
BACA JUGA: Ribut-Ribut Soal Pramuka, Kemendibudristek: Sifatnya Sukarela
Adapun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ada yang sudah mendapatkan sebanyak 1.380 orang, sedangkan untuk 845 tenaga P3K yang baru masuk, pencairan THR diberikan setelah menerima gaji susulan pada Maret. “P3K yang mulai bekerja 1 Maret tetap mendapatkan THR, tapi penyalurannya menunggu susulan pencairan gaji Maret,” katanya.
Selain itu, THR juga diberikan kepada pegawai honorer maupun badan layanan usaha milik daerah di Pemkab Sleman. “Jadi semua memperoleh THR. Untuk non-ASN besaran THR disesuaikan dengan upah minimum kabupaten,” katanya.
Kepala BKAD Sleman, Haris Sutarta mengatakan untuk pegawai non-ASN di lingkup Pemkab ada sekitar 3.600 orang. Ia memastikan para pegawai ini tetap mendapatkan THR seperti penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya. “Untuk honorer dialokasikan Rp6,4 miliar,” kata Haris.
Menurut dia, tidak ada masalah terkait dengan penyaluran THR karena pemkab sudah mengalokasikan yang dituangkan dalam rencana kegiatan di APBD 2023. “Sesuai dengan perbup, maka nanti juga ada pencairan gaji ke-13,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Kemenpora mengajukan anggaran Rp4,019 triliun untuk 2027, termasuk Rp2,4 triliun bagi program prioritas kepemudaan dan olahraga.
Properti Kulonprogo masih stagnan meski YIA hadir. Spekulasi tanah dan minimnya kawasan terpadu menjadi sejumlah tantangan.
Fadli Zon menyiapkan buku sejarah tematik tentang kepahlawanan, termasuk sejarah Majapahit dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945-1950.
MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah mengejar target 21 juta penerima manfaat.
Asphirasi Connect 2026 di Jogja memperkuat sinergi pengusaha Haji dan Umrah melalui konsolidasi, sharing bisnis, networking, dan business matching.