Baliho Kandidat Pilkada Kulonprogo Ditertibkan Satpol PP, Sampai Satu Truk Penuh Banyaknya

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sudah tiga minggu ini penertiban baliho di Bumi Binangun yang melanggar ketentuan dilakukan Satpol PP Kulonprogo. Hasilnya terkumpul satu truk baliho yang kebanyakan memuat perkenalan diri para kandidat Pilkada Kulonprogo 2024.

Penertiban baliho itu akan terus dilakukan Satpol PP Kulonprogo. Salah satunya adalah yang mereka lakukan pada Senin (3/6/2024) di Jl. Wates.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni menjelaskan penertiban itu didasarkan pada Perda No.15/2024 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi serta Perda No.4/2013 tentang Ketertiban Umum.

Alif menerangkan kebanyakan baliho kandidat Pilkada Kulonprogo 2024 yang ditertibkannya melanggar ketentuan teknis pemasangan dan perizinan yang ada.

Teknis pemasangan yang melanggar ketentuan bagi baliho itu seperti terpasang tak secara mandiri sehingga menempel di fasilitas lain misalnya pohon atau tiang listrik, hingga kondisi pemasangannya menghalangi penglihatan pengendara jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Soal perizinan yang tak lengkap, jelas Alif, juga jadi faktor utama penertiban. Perizinan yang mesti dimiliki pemasang baliho kandidat Pilkada Kulonprogo antara lain dari Dinas Perizinan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo.

Satpol PP Kulonprogo, lanjut Alif, tak tebang pilih dalam penertiban baliho kandidat Pilkada 2024 ini. "Tidak ada tebang pilih, semua kami cermati dengan baik sebelum melakukan penertiban. Prinsipnya kami imbau agar pemasang mentaati peraturan yang ada," ungkapnya.

Terhadap satu truk baliho yang sudah ditertibkan Satpol PP Kulonprogo, sambung Alif, akan dilakukan pemusnahan jika pemasangnya tak mengambil baliho-baliho perkenalan diri kandidat Pilkada itu. "Jika mau diambil kami persilakan, asal ada perjanjian tidak mengulangi kesalahan lagi. Kalau tidak diambil dipastikan akan kami musnahkan," terangnya.

BACA JUGA: Wuih! Dalam 2 Hari, Satpol PP Jogja Copot 30 Ribu APK

Baliho-baliho yang ditertibkan Satpol PP Kulonprogo itu didominasi jenis reklame tak berbayar non-pajak. Sebelum melakukan pemasangan, mestinya kandidat melaporkannya ke BKAD Kulonprogo.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi mengonfirmasi ada tren kenaikan permohonan pemasangan reklame tak berbayar di wilayahnya. "Kami memang meningkat tren untuk surat permohonan pemasangan baliho kandidat Pilkada itu, sifatnya memang tidak berbayar karena bentuknya sosialisasi nonkomersial," ujar dia, Senin siang.

Chris menjelaskan meskipun ada tren kenaikan permohonan pemasangan reklame tak berbayar, tapi untuk billboard sosialisasi kandidat Pilkada tak ada yang sepeser pun masuk ke kas daerah. "Karena aturannya apapun itu sekalipun billboard berbayar tetapi tak ada pajaknya, kami hanya memberikan rekomendasi bebas pajak sesuai aturan," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.