Penyerapan Pupuk Subsidi di Bantul Mencapai 20 Persen, DKPP Klaim Tidak ada Kendala

Harianjogja.com, BANTUL– Penyerapan pupuk bersubsidi di Bantul masih belum mencapai 20% dari total alokasi yang diberikan tahun ini. DKPP Bantul mengklaim penyaluran pupuk tersebut tidak mengalami kendala.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Muhammad Arifin Hartanto menyampaikan tahun ini ada penambahan alokasi pupuk subsidi di Bantul. Awalnya, kata Arifin, Bantul mendapat alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 mencapai 9.663 ton.

BACA JUGA: Cegah Penyelewengan, Satgasus Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul

Jumlah tersebut terdiri dari 5.639 ton pupuk urea dan 4.024 ton pupuk NPK. Setelah penambahan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Bantul menjadi 18.241 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 9.639 ton pupuk urea dan 8.602 ton pupuk NPK.

Menurut Arifin, persentase serapan pupuk bersubsidi saat ini masih kurang dari seperempatnya. "Dengan alokasi terbaru, [serapan pupuk subsidi] baru 20%,” ujarnya, Senin (10/6/2024). 

Dia menuturkan pupuk subsidi Bantul mulai disalurkan kepada petani pada akhir April 2024. Dia pun mengklaim tidak ada kendala dalam penyaluran pupuk subsidi tersebut. Pihaknya rutin mengawasi penebusan pupuk bersubsidi di Bantul untuk memastikan pupuk subsidi dapat ditebus oleh petani yang bersangkutan.

Arifin juga melakukan pemantauan terhadap distributor dan kios-kios pengecer pupuk subsidi agar menyalurkan pupuk subsidi sesuai mekanisme yang telah diatur. Apalagi kebutuhan pupuk di Bantul sudah terpenuhi dengan tambahan pupuk subsidi pada April 2024 lalu.

Meski begitu, menurutnya, penyaluran pupuk subsidi seringkali terlambat, sehingga ketika petani memerlukan pupuk, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pupuk subsidi. Dia pun berupaya agar penyaluran pupuk subsidi tepat waktu, sehingga dapat digunakan petani di setiap masa tanam. 

Arifin menuturkan bagi petani yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), maka dapat menebus pupuk subsidi dengan KTP atau tanpa kartu tani. Dengan menunjukkan KTP maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani yang bersangkutan akan terlacak dalam daftar penerima pupuk subsidi. 

Namun, menurutnya apabila petani belum terinput dalam RDKK, mereka harus mendaftarkan melalui penyuluh pertanian yang ada di setiap kapanewon. Pendataan petani penerima pupuk subsidi melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan.

Pertimbangan alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada e-RDKK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Patalan, Jetis, Sumantri mengaku anggota kelompok taninya telah menebus pupuk subsidi di Bantul sejak April lalu. Dia mengaku tidak ada kendala dalam penyaluran pupuk subsidi kali ini. 

“Kita mulai mengambil [pupuk subsidi] sejak April lalu,” katanya. 

Meski begitu, menurutnya masih ada beberapa kartu tani milik anggota kelompok taninya yang belum jadi saat alokasi pupuk subsidi mulai disalurkan pada April lalu. Meski begitu, menurutnya, mereka telah bisa mulai mengakses pupuk tani menggunakan KTP. 

Senada Ketua Kelompok Tani Sidodadi, Tamantirto, Kasihan, Sardjono menyampaikan anggota kelompok taninya pun tidak mengalami kendala dalam penebusan pupuk subsidi kali ini.  “Beberapa anggota kelompok tani saya sudah ambil [pupuk subsidi]. Kalau saya besok ambil [pupuk subsidi],” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News