KPU Kota Jogja Pastikan Wadahi Hak Disabilitas pada Pilkada 2024

Harianjogja.com, JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja berkomitmen untuk mewadahi kebutuhan dan hak para disabilitas dalam memberikan suaranya pada kontestasi Pilkada November 2024 mendatang.

Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro memastikan pihaknya sudah mengantongi nama difabel by name by address sesuai dengan kategori disabilitasnya. Dia mencatat ada sebanyak 999 difabel fisik, 271 difabel intelektual, 396 difabel mental, dan 528 difabel sensorik wicara. Lalu, ada juga 140 difabel sensorik rungu dan 336 difabel sensorik netra. Harsya menuturkan KPU turut bekerja sama dengan Bawaslu Kota Jogja untuk menggelar pendidikan pemilih bagi disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas.

“Kami berkomitmen untuk mengawal pemenuhan hak-hak terutama akses informasi kepada pemilih difabel untuk mendapatkan informasi sedini mungkin hingga saat pada hari H,” kata Harsya.

Berkaca pada gelaran pemilu serentak beberapa waktu lalu, Harsya mengakui beberapa TPS masih belum aksesibel untuk disabilitas. Namun, dia optimistis itu tak lagi terulang pada Pilkada kali ini. Sebab, menurutnya jumlah TPS saat ini yang mencapai 651 jauh lebih sedikit dibanding TPS pada pemilu serentak yang mencapai 1.298 TPS. Di sisi lain petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di setiap wilayah telah menerima bimbingan teknis.

“Insya Allah KPPS-nya akan kami push, akan kami penuhi kesadarannya untuk memenuhi hak disablitas. Baik itu informasi maupun pelayanan teknis pada hari H,” imbuhnya.

BACA JUGA: PKB Resmi Usung Pasangan Afnan-Singgih, Bersatunya NU dan Muhammadiyah di Pilkada Jogja

Harsya menambahkan, terkait teknis pemungutan suara bagi para disabilitas pihaknya masih menunggu terbitnya petunjuk teknis. Dia berharap, teknis pemungutan suara bagi disabilitas bisa dilaksanakan secara jemput bola seperti pada pemilu serentak lalu.

“Kalau kemarin jemput bola bagi warga sakit, disabilitas, tidak bisa mobile dari rumah, itu beberapa hari sebelumnya meminta untuk dilayani oleh KPPS-nya untuk datang ke rumah. Insya Allah Peraturan KPU juga bisa seperti pemilu kemarin,” ungkapnya.

Terpisah, Program Manajer Lembaga Kajian Islam (Lkis) Yogyakarta Tri Noviana menyebut pihaknya masih menemui adanya TPS yang tak aksesibel untuk disabilitas. Mulai dari keberadaan tangga tanpa ada akses jalan untuk disabilitas, jalan yang gronjal atau tidak rata dan berbagai kekurangan lainnya. Dari sisi pendataan, Noviana juga menemui pengecekan yang dilakukan secara tidak teliti dan terkesan terburu-buru.

“Dikhawatirkan akan ada pemilih silumann yang kemudian tiap pemilu itu muncul. Bagaimana cross cheking data partisipasi teman-teman disabilitas maupun minoritas itu terakomodir,” katanya.

Di sisi lain, Noviana tak menampik adanya berbagai kendala yang mungkin dihadapi petugas saat melakukan pendataan pemilih disabilitas. Menurutnya, tak semua anggota keluarga mau terbuka soal keterbatasan yang dimiliki oleh difabel. Ada juga yang pasrah dan membiarkan difabel tak memberikan hak suaranya.

“Ada kasus pantarlih ketika melakukan pendataan keluarga menutup diri bahwa ini disabilitas tidak akan memilih kok, jadi masih keluarganya sendiri merasa terbebani, sehingga butuh kesadaran,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News