Besok Pilihan Lurah Serentak Digelar di 31 Kalurahan Gunungkidul, Ini Daftarnya
Pemilihan lurah serentak Gunungkidul digelar Sabtu (26/9/2026) di 31 kalurahan yang tersebar di 16 kapanewon. Simak daftar lokasinya.
Suasana Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-18 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar pada Rabu (27/12/2023) di Kantor DPRD Sleman./Istimewa - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab dan Anggota DPRD Sleman hanya memiliki waktu sampai 30 September 2024 untuk pembahasan APBD Perubahan 2024. Upaya pembahasan pun mulai dilakukan agar terhindar dari sanksi apabila tidak disahkan tepat waktu.
Ketua DPRD Sleman Sementara, Gustan Ganda mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasilnya di masa transisi anggota DPRD dari periode 2019-2024 ke 2024-2029 tidak ada toleransi berkaitan dengan pembahasan APBD Perubahan 2024.
BACA JUGA : Ini Nama yang Diusulkan Gerindra dan PKB untuk Mengisi Pimpinan DPRD Sleman
Hal ini berarti pembahasan bersama dengan kesepakatan RAPBD Perubahan 2024 harus selesai dibahas pada 30 September 2024. Pasalnya, jika kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati melebihi tenggat waktu itu, maka rancangan yang telah dibahas tidak bisa dijalankan atau tidak ada APBD Perubahan di tahun ini.
“Tidak ada toleransi dan 30 September pembahasan APBD Perubahan harus sudah selesai dibahas dan disepakati bersama antara bupati dengan DPRD,” kata Gustan, Ahad (8/9/2024).
Ia menyadari tidak memiliki banyak waktu lagi untuk pembahasan APBD Perubahan 2024. Sedangkan, perencanaan program yang sudah tersusun dalam KUA-PPAS Perubahan 2024 juga sudah ditunggu Masyarakat.
Oleh karena itu, anggota DPRD Sleman memiliki komitmen untuk menyelesaikan pembahasannya. Hasil koordinasi dengan Kemendagri, pimpinan sementara diperbolehkan memimpin rapat pembahasan. Tindaklanjut dari koordinasi dengan Kementerian, Gustan sudah meminta untuk mempelajari dan meneliti tentang draf RAPBD Perubahan 2024.
Upaya pembahasan juga sudah dimulai dengan menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sleman guna membahas APBD Perubahan 2024. “Jumat lalu kami rapat dengan TAPD untuk memulai membahasnya,” kata Gustan.
BACA JUGA : Resmi Terbentuk, Ini Daftar Fraksi DPRD Sleman 2024 Beserta Ketuanya
Rencananya di minggu ini juga digelar paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Perubahan 2024. Menurut dia, pembahasan ini sebagai siasat agar pembahasan bisa selesai tepat waktu. “Jadi kami lakukan secara simultan. Sambil menunggu pengisian pimpinan definitive selesai, juga dilakukan pembahasan. Kalau sudah terisi [pimpinan definitive] nanti bisa langsung mengesahkan APBD Perubahan 2024 sehingga tidak terkena sanksi,” katanya.
Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, pihaknya fokus menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2024. Hal ini dikarenakan pembahasan harus sudah selesai paling lambat 30 September 2024.
“Insya Allah bisa selesai tepat waktu, Jumat lalu sudah mulai dilakukan pembahasan untuk RAPBD Perubahan 2024,” kata Susmiarto.
Disinggung mengenai belum adanya pimpinan definitive, ia mengaku tidak mempermasalahkan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 100.2.1.3/3434/SJ tentang Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029. Di Huruf C poin 2 terdapat ketentuan pimpinan dewan sementara bisa memimpin dan menetapkan pembahasan APBD.
“Jadi tidak ada masalah karena sudah ada aturan dari Mendagri, meski belum ada pimpinan definitive,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemilihan lurah serentak Gunungkidul digelar Sabtu (26/9/2026) di 31 kalurahan yang tersebar di 16 kapanewon. Simak daftar lokasinya.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.