Advertisement
KAI Beri Tenggat hingga Jumat Besok Warga untuk Mengosongkan Bong Suwung
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana sterilisasi kawasan Bong Suwung terus dilanjutkan oleh PT KAI. Setelah surat peringatan (SP) ketiga dilayangkan sepekan yang lalu, PT KAI memberi waktu warga untuk mengambil uang kompensasi dan mengosongkan lokasi hingga Jumat (27/9/2024) sore.
Hal ini disampaikan PT KAI dalam perundingan bersama warga Bong Suwung dan perwakilan DPRD DIY dan DPRD Kota Jogja di Kantor Daop 6 PT KAI, Selasa (24/9/2024). Warga Bong Suwng diwakili oleh lima orang, sedangkan puluhan lainnya menunggu di depan kantor.
Advertisement
Manajer Humas Daop 6 PT KAI, Krisbiyantoro, menjelaskan PT KAI tetap akan melanjutkan sterilisasi kawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memberikan warga uang kompensasi. Uang tersebut meliputi RP200.000 per meter persegi untuk bangunan semi permanen, Rp250.000 per meter persegi untuk bangunan permanen.
“Ditambah Rp500.000 untuk setiap hunian sebagai uang bantuan angkut. Karena kalau dibantu dengan truk justru mereka minta kompensasi dirupiahkan saja. Maka jadinya Rp500.000 per hunian,” ujarnya kepada wartawan.
Kemudian PT KAI memberikan waktu kepada warga untuk menyepakati dan menerima kompensasi ini sampai Jumat (27/9/2024) pukul 15.00 WIB. “Karena SP 3 yang sudah dikeluarkan oleh KAI pada 20 September dan berlaku tujuh hari berlaku tujuh hari. Tanggal 27 PT KAI secara aturan sudah berhak melakukan tindakan,” katanya.
Ia menyebut saat ini sudah hampir 50% warga Bong Suwung yang telah menyepakati tawaran ini. Pihaknya juga berharap warga bisa membongkar sendiri huniannya. “Kalau tetap tidak mau tetap akan kami tertibkan. Batas kompensasi diserahkan Jumat sore, diterima atau tidak,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bong Suwung Segera Dikosongkan, Ini Alasan PT KAI
Dalam perundingan ini, warga juga menawarkan beberapa hal namun ditolak oleh PT KAI, salah satunya pemagaran kawasan Bong Suwung. “Hunian itu sebenarnya sudah ada di dalam pagar. Dulu di situ sepi, lambat laun pagar dilubang sedikit demi sedikit, hingga banyak seperti sekarang,” katanya.
Kawasan Bong Suwung harus disterilkan karena merupakan area emplasemen yang merupakan lahan di stasiun yang dibatasi sinyal masuk dari kedua arah. Di situ terdapat sejumlah jalur kereta api, wesel perpindahan rel dan alat pendukung operasional.
“Jadi itu masuk dalam emplasemen Stasiun Yogyakarta sebelah barat. Bahkan sampai jembatan masih emplasemen. Dari segi keselamatan perjalanan kereta api jelas berisiko. Wesel adalah bagian untuk memindahkan jalur, tidak boleh kotor sedikit pun. Apalagi ada lalu Lalang penduduk di situ. Kalau kotor wesel ga bisa bergerak,” paparnya.
Pendamping hukum yang tergabung dalam Aliansi Bong Suwung, Restu Baskara, menjelaskan warga tetap meminta penundaan sterilisasi, yang juga telah didukung dengan surat dari DPRD Kota Jogja dan Ombudsman RI Perwakilan DIY untuk penundaan sterilisasi.
“Harus berembug dulu. Ketika DPRD Provinsi dan DPRD Kota sebagai wakil rakyat sudah menyurati PT KAI, tapi PT KAI tidak mengindahkan. Artinya pemerintah di hadapan korporasi BUMN PT KAI tidak berdaya. Padahal PT KAI seharusnya punya tanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah memikirkan Nasib rakyat Bong Suwung,” ungkapnya.
Pada titik terendahnya, warga meminta penambahan uang kompensasi. Hal ini diperlukan warga agar bisa hidup dan mencari nafkah di tempat baru. “Kami sudah menghitung, kebutuhan untuk yang punya warung untuk bisa membangun warung kembali, dengan spare waktu setahaun, dibutuhkan Rp30 juta per orang. Tapi itu ditolak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
11 Petugas Lapas Terkait Pidana Pencucian Uang Bandar Narkoba, Ini Komentar Menkumham
Advertisement
Penasaran Naik Lamborghini di Sirkuit Balap, Ini Simulatornya Pertama di Asia
Advertisement
Berita Populer
- Pelaku Perampokan Mako Damkar Sleman Ternyata Petugasnya Sendiri, Motif Sakit Hati ke Komandan Regu
- 3 Paslon Pilkada Gunungkidul Sampaikan Filosofi Nomor Urut
- Pemindahan TPR Parangtritis Masih Menunggu Izin Pemanfaatan Lahan dari Kraton Jogja
- Pakar: Kebijakan Pangan di Indonesia Dipengaruhi Keputusan Politik
- Sunaryanta Ikut Kampanye Pilkada, Begini Kata Pemkab Soal Pj Bupati Gunungkidul
Advertisement
Advertisement