Bantul Masih Kekurangan 2 Pos Damkar untuk Dlingo dan Srandakan, Kekurangan Personel Jadi Kendala

Harianjogja.com, BANTUL--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mengaku keterbatasan personil menjadi kendala dalam pengadaan dua pos pemadam kebakaran (damkar). BPBD Bantul berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengkaji ulang kebijakan penerimaan pegawai. 

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta menyampaikan masih ada kebutuhan dua pos damkar di wilayah Bantul. 

"Kebutuhan pos damkar masih kurang, yaitu pos di Dlingo dan Srandakan," katanya, Rabu (30/10/2024).

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Kabupaten Bantul, Irawan Kurnianto menyampaikan kebutuhan dua pos tersebut perlu ditunjang dengan ketersediaan personil damkar. Namun, saat ini menurutnya, jumlah personil damkar hanya cukup untuk tujuh pos damkar yang telah ada. Personil damkar yang ada pada masing-masing pos berjumlah sekitar 20 orang. 

"Kalau sumber daya manusia [SDM personil Damkar] sudah siap dan terlatih, baru kita bisa bicara sarana prasarana dan armada [damkar]," ujarnya.

Irawan menilai kebijakan Pemkab Bantul mengenai tidak ada penerimaan pekerja harian lepas (PHL) di BPBD Bantul perlu dikaji ulang. Hal itu lantaran kebutuhan tambahan personil untuk penyediaan dua pos damkar tersebut. 

"Seharusnya ada kebijakan khusus [terkait penerimaan pegawai BPBD Bantul], karena itu [tambahan personil dan pos damkar] terkait pelayanan dasar kami," ujarnya.

BACA JUGA: Diduga Korsleting, Ruang PLKB di Kantor Kapanewon Kasihan Terbakar

Irawan menuturkan keberadaan tujuh pos damkar tersebut membuat pihaknya belum mampu memenuhi respon time kebakaran di wilayah Dlingo dan Srandakan. Selama ini, BPBD Bantul akan menerjunkan personil damkar dari pos damkar di Imogiri atau Piyungan untuk kebakaran di Dlingo, dan dari pos damkar Bantul untuk kebakaran di Srandakan. 

"Di wilayah tersebut [Dlingo dan Srandakan] terutama lokasi yang jauh [dari pos damkar terdekat], lebih dari 15 menit [personil damkar sampai ke lokasi kebakaran]," katanya.

Menurut Irawan, pihaknya pun telah mengajukan kajian penambahan dua pos damkar tersebut. Disana sudah termuat kebutuhan personil, gedung, armada, dan alat pelindung diri (APD) yanh diperlukan. Sejauh ini, menurut Irawan, pihak Kalurahan Trimurti, Srandakan dan Kapanewon Dlingo telah menyediakan lahan untuk pendirian pos damkar.

Karena itu, dia berharap Pemkab Bantul memiliki kebijakan untuk penambahan personil damkar, sehingga penyediaan dua pos damkar tersebut dapat segera terealisasi.

"APBD tahun depan belum [tambahan armada dan gedung pos damkar], kita harus mempersiapkan SDM dulu," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.