Ratusan Unit Rusunawa di DIY Belum Terisi, Ini Daftarnya

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai program telah digulirkan, mulai dari bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah subsidi.

Kepala Dinas PUPESDM DIY, Anna Rina Herbranti mengungkapkan rusunawa menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di wilayah DIY. “Rusunawa yang dibangun melalui dana APBN ini diharapkan dapat menjadi pilihan hunian yang layak bagi MBR,” ujarnya, Selasa (3/12/2024). 

BACA JUGA : Kabar Gembira! Pemkab Kulonprogo Lengkapi Fasilitas 2 Rusunawa Ini

Meski demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah unit rusunawa yang belum terhuni. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing Dinas PUPK kabupaten/kota di DIY, terdapat 20 rusunawa yang tersebar di seluruh DIY. Per Desember 2024, di Sleman masih ada 167 unit yang belum terhuni, Bantul 140 unit, Kulon Progo 211 unit, dan Gunungkidul 86 unit. Sementara itu, di Kota Jogja dengan jumlah total 4 rusunawa semua telah terisi penuh

Anna menghimbau masyarakat yang berminat untuk menghuni rusunawa agar segera menghubungi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) rusunawa pada Dinas PUPK masing-masing kabupaten/kota.

Selain rusunawa, program rumah subsidi juga menjadi salah satu fokus Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR. Rumah subsidi merupakan hunian tapak yang dibangun dengan bantuan subsidi anggaran dari pemerintah pusat.

“Masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi dapat mengajukan permohonan melalui KPR Tapera atau KPR Sejahtera,” jelas Anna.

Data menunjukkan minat masyarakat terhadap rumah subsidi di DIY terus meningkat. Realisasi pembangunan rumah subsidi setiap tahunnya terus bertambah. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai rumah subsidi melalui bank penyalur bantuan dan aplikasi SIKASEP.

BACA JUGA : Jumlah Pendaftar 43 KK, Rusunawa Giripeni Kulonprogo Siap Dihuni

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan hunian layak bagi MBR di DIY. Salah satunya adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah. Selain itu, perbedaan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam penyediaan hunian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun swasta. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan sosial.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.