Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Staf Khusus Menteri Hukum M. Noor Korompot saat meninjau pelaksanaan tes wawancara CPNS, di Kemenkumham Kanwil DIY, Jumat (13/12/2024)./ist Kemenkumham
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil DIY masih melaksanakan proses pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam proses pelaksanaannya, Kemenkumham Kanwil DIY dinilai Istimewa karena bersungguh-sungguh dalam menjankan seleksi yang profesional.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum M. Noor Korompot, dalam kunjungannya ke Kemenkumham Kanwil DIY, Jumat (13/12/2024).
“Tim pewancara dari Kanwil di Jogja lebih istimewa karena yang ditugaskan bukan Pimpinan Madya Tinggi, tetapi level Jabatan Fungsional Madya,” katanya.
Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pesanan dan intervensi penilaian sehingga lebih obyektif dan profesional. Setelah tes wawancara, pagi jeda waktu pengumuman untuk hasil wawawancara hanya terpaut beberapa jam atau sore sudah dapat diketahui hasilnya.
Materi wawancara acak, dengan waktu yang digunakan 15 menit untuk masing-masing peserta. Adapun jumlah peserta tes yakni sebanyak 657 orang.
BACA JUGA: Minimarket di Paliyan Dibobol Maling, Karyawan Temukan Etalase Rokok Kosong
“Hebatnya, Jogja peraih Passing grade tertinggi mencapai 487. Sedangkan standar nasional angka tertinggi 500,” ungkapnya.
Ia mengingatkan dalam penerimaan CPNS Kementerian Hukum 2024, Menteri Hukum menginstruksikan harus dilakukan transparan dan akuntabel. “Hindari titipan atau pungutan yang menjanjikan kelulusan,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, menuturkan dalam penerimaan CPNS kali ini, Kemenkumham Kanwil DIY membuka sebanyak dua formasi, dengan rincian Penjaga Tahanan 44 laki-laki dan 19 wanita. Kemudian Pemeriksa Keimigrasian sebanyak 12 laki-laki 12 wanita.
“Pelaksanaannya sejauh ini berjalan dengan lancar. SKD [Seleksi Kompetensi Dasar] CAT [Computer Assisted Test] dilaksanakan bulan Oktober di MM Hotel, bersama TIM BKN, Psikotes dan tes kesehatan dilaksanakan November bekerja sama dengan RS Bhayangkara Yogyakarta,” katanya.
Lalu tes praktik kerja dan kesamaptaan dilaksanakan pada awal Desember bekerja sama dengan Brimob Batalyon A Pelopor. “Saat ini sedang proses pelaksanaan Wawancara dan keterampilan di Aula Kanwil DIY,” katanya.
Selanjutnya, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT akan dilaksanakan pada 20-21 Desember di Grand Pacific Yogyakarta Bersama TIM BKN. Dalam semua tahapan, Kemenkumham Kanwil Jogja berkomitmen untuk bekerja secara professional dan objektif.
“Dilakukan penguatan kepada Seluruh panitia dan telah berkomitmen untuk menghindari pungli dan peserta titipan. Agar lebih fokus untuk menguji kompetensi peserta, Penguji dalam tes wawancara ditunjuk Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Administrator,” ujarnya.
Untuk memastikan semua proses berjalan sesuai peraturan, pihaknya juga membuka layanan pengaduan dan menyebarluaskan melalui media sosial maupun media cetak. Kementerian Hukum membuka hotline pengaduan masyarakat atau peserta tes melalui nomor 087840302006.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Krisna Septiana lolos final kayak tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 meski finis peringkat 15 pada semifinal.
Polisi memperluas pemeriksaan kasus dugaan pungli food truck di Alkid Jogja. Hingga 30 September 2026, 14 orang telah dimintai keterangan.
Kemarau di Sleman diprediksi lebih panjang hingga Desember. DP3 meminta petani mengatur pola tanam dan mengantisipasi keterbatasan air.
Jalur pendakian Torean dan Senaru Gunung Rinjani masih ditutup sementara setelah kebakaran berdampak pada 1.098,75 hektare kawasan.
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.