Petani di Bantul Kesulitan Mengakses Pupuk Bersubsidi Sejak 2022

Harianjogja.com, BANTUL—Petani di Bantul mengaku kesulitan mengakses pupuk subsidi sejak 2022 hingga menjelang akhir tahun 2024. Hal itu diduga menyebabkan serapan pupuk subsidi masih minim.

Ketua Asosiasi Beras Bantul, sekaligus petani di Patalan, Sumantri, mengaku sempat kesulitan mengakses pupuk subsidi sejak 2022. Meski sudah memiliki kartu tani, Sumantri mengaku tidak dapat mengakses pupuk subsidi. Akibatnya dia membeli pupuk non subsidi dengan selisih harga yang jauh lebih tinggi.

"Biasanya pakai pupuk subsidi urea dan Phonska. Kemarin [karena tidak bisa akses pupuk subsidi] pakai pupuk non subsidi [yaitu] Phonska Plus harganya dua kali lipat," katanya, Senin (16/12/2024).

Dia mengaku harga pupuk Phonska subsidi mencapai Rp110.000 per sak, sementara dia membeli pupuk non subsidi Phonska Plus dengan harga Rp250.000 per sak.

Kesulitan tersebut menurutnya dialami pula oleh ribuan petani di Patalan, Jetis, Bantul. Mereka terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), namun tetap tidak dapat mengakses pupuk subsidi.  "Desember baru bisa pakai KTP [akses pupuk subsidi], November belum bisa," katanya.

BACA JUGA: Musim Hujan Banyak Sampah Kiriman di Pantai Selatan Bantul, Pemkab Belum Tambah Petugas Kebersihan

Ketua RT 2, Kaligawe, Kalurhan Bantul, Sarjiman mengaku ada tiga orang petani di wilayahnya yang sejak  2022 tidak bisa mengakses pupuk subsidi, meskipun sudah memiliki kartu tani.

"Kami sudah laporan ke penyuluh pertanian lapangan [PPL], sudah dientri tetapi belum bisa," ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo mengaku saat ini petani sudah bisa mengakses pupuk subsidi dengan menggunakan KTP.  "Sekarang enggak usah pakai kartu tani bisa, asalkan [data petani] masuk ke RDKK," ujarnya.

Dia pun memastikan seluruh petani saat ini bisa mengakses pupuk subsidi dengan cara tersebut. Apabila ada pengecer yang menolak memberikan pupuk subsidi kepada petani yang menebus pupuk subsidi menggunakan KTP. Maka, Joko mengancam akan mencabut izin pengecer tersebut.

Saat ini, menurut dia, serapan pupuk non subsidi masih minim. DKPP Bantul mencatat alokasi pupuk urea tahun 2024 mencapai 9.562.000 kg, dan NPK 8.000.000 kg. Sementara dari jumlah tersebut serapannya masih belum optimal. "Saat ini serapan pupuk subsidi baru mencapai 75 persen," katanya.

Joko pun menndorong agar petani di Bantul segera menebus pupuk sehingga serapan pupuk subsidi dapat optimal.

Anggota DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengaku pihaknya akan berupaya memastikan agar seluruh petani dapat mengakses pupuk subsidi.

"Pupuk harus tersedia bagi petani, [petani] harus terdaftar di RDKK untuk bisa mendapat bantuan itu. Nanti yang mengajukan [pupuk subsidi] kelompok tani," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News