Rencana Penataan GOR Kridosono dan Kawasan Kotabaru Masih Belum Jelas

Harianjogja.com, JOGJA–Wacana penataan ulang GOR Kridosono dan kawasan Kotabaru, Jogja kembali mencuat setelah pengelolaan GOR tersebut diserahkan oleh Pemkot Jogja kepada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Jogja.

Namun, hingga kini, berbagai pihak terkait belum dapat memberikan kepastian mengenai rencana pengembangan kawasan tersebut.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saat dimintai tanggapan mengenai hal ini, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci mengenai rencana tersebut.

"Soal Kridosono, belum tahu saya. Nanti tanya ke GKR Mangkubumi. Saya kan nggak urusi," ungkap Sultan singkat, Rabu (22/1/2025).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut bahwa rencana penataan ulang kawasan Kridosono dan Kotabaru sebenarnya bukan isu baru.

“Kalau yang dulu terakhir itu, rencana penataannya kan simultan juga dengan kawasan Stasiun Lempuyangan. Dari sisi kawasan, mungkin nanti itu akan jadi bagian dari Kotabaru,” ungkap Made.

BACA JUGA: DPR Putuskan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Digelar 6 Februari

Ia juga menambahkan bahwa rencana sebelumnya mencakup penataan Kotabaru menjadi kawasan yang memiliki ruang terbuka hijau dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk area komersial. “Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang itu kan berkembang dengan berbagai macam dinamikanya,” ujarnya.

Namun, Made mengakui bahwa setelah pengelolaan GOR Kridosono dikembalikan ke Kraton Jogja, pihaknya belum mendapat informasi pasti terkait arah rencana terbaru.

Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono juga mengungkapkan bahwa jawatannya belum memiliki informasi lebih lanjut terkait dengan langkah selanjutnya setelah penyerahan kembali pengelolaan GOR Kridosono kepada Kraton.

"Itu kan milik Kasultanan. Sebelumnya dikelola oleh PDAM Jogja, dan setelah itu rencananya seperti apa, kami juga belum tahu," jelasnya.

Agus menegaskan bahwa status lahan sebagai milik Kraton Jogja membuat pihaknya perlu menunggu arahan lebih lanjut dari Kraton sebelum memberikan pernyataan atau merumuskan kebijakan terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News