Begini Tanggapan Menteri Satryo dan Kampus Jogja soal Wacana Kampus Kelola Tambang

Harianjogja.com, SLEMAN -- Wacana perguruan tinggi bisa mengelola tambang masih santer terdengar beberapa waktu terakhir. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro angkat suara soal wacana ini. 

Ditemui usai menghadiri Pelantikan Rektor UNY Periode 2025-2030 di Sleman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro tak banyak memberikan jawaban ketika ditanya perihal wacana ini. Saat awak media menanyakan apakah ada pembahasan lebih lanjut perihal wacana ini, Satryo hanya menjawab belum.

"Belum," kata Satryo pada Jumat (24/1/2025).

Di DIY, wacana kampus bisa mengelola tambang menuai beragam respons dari kampus-kampus di Jogja. Rektor UNY, Prof. Sumaryanto mengungkapkan bila pada prinsipnya UNY sebagai bagian dari negara siap melaksanakan wacana itu bila diperintah. Namun pihaknya akan menunggu regulasi dan syarat lebih lanjut bila wacana ini jadi digulirkan nantinya. 

"UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, ya siap melaksanakan kalau didawuhi, sudah itu saja, demi kemaslahatan umat," kata Sumaryanto.

Mengenai peran apa yang bisa diambil UNY dalam pengelolaan tambang nanti, UNY kata Sumaryanto merupakan kampus multidisipliner. Pasalnya tak cuma dikenal dengan program studi pendidikan dan olahraga yang dikenal luas, UNY juga memiliki Fakultas Teknik dan program lainnya yang bisa mendukung pengelolaan tambang. 

"Kami kan multi, misalnya dari aspek teknologi punya Fakultas Teknik, dari aspek biologi, kimia, fisika wonten," ungkapnya. 

Di sisi lain, sebagai kampus yang memiliki Fakultas Teknologi Mineral dan Prodi Teknik Pertambangan, Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta, Mohamad Irhas Effendi menyambut baik wacana ini meski masih menunggu aturan teknis yang berlaku nanti.

"Ya nanti kita tunggu aturan teknisnya kalau itu disahkan kan mesti kemudian ada beberapa aturan teknis dan juga kalau di kami karena kami ini memang dari awal sebagai perguruan tinggi yang punya kompetensi salah satunya di bidang minerba dan migas tentu menyambut baik," kata Irhas pada Kamis (23/1/2025).

BACA JUGA: Pakar Sebut Pemberian Konsesi Tambang Kepada Perguruan Tinggi Menabrak UU Pendidikan

Selain menunggu persyaratan yang ada, menurutnya pelaksanaan wacana ini mesti sinkron dan harmonis dengan peraturan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Irhas berpandangan wacana perguruan tinggi dapat mengelola akan memperluas sumber pendanaan kampus.

"Sebagai kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, tentu itu gagasan yang baik," tandasnya. 

UPN sebagai perguruan tinggi negeri lanjut Irhas juga mesti memperhatikan persyaratan dan kesesuaian dengan peraturan di bidang pendidikan tinggi negeri. Hanya saja Irhas sekali lagi menegaskan bila secara sumber daya manusia, UPN jelas punya kompetensi di bidang itu.

"Tentu kalau dari sisi sumber daya manusia kami punya kompetensi untuk itu, cuma nanti kami lihat persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti apa. Apakah bisa kita penuhi atau enggak, kalau tidak apakah kami juga memungkinkan berkolaborasi misalnya dengan pihak ketiga," imbuhnya. 

Soal perguruan tinggi dikhawatirkan akan tidak kritis karena terlibat dalam pengelolaan tambang, Irhas justru menilai kampus dalam terlibat langsung dalam penerapan good mining practice.

"Itu [kritis] juga penting ya, jadi kami berharap jika perguruan tinggi itu terlibat di dalamnya itu justru ikut mengamankan bagaimana good mining practice gitu. Tambang yang menjamin keberlangsungan, sesuai dengan goals development harus terjaga bagi green economy, green mining itu harus terjaga," tegasnya. 

Sementara Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), G. Sri Nurhartanto mengaku wacana tentang perguruan tinggi dapat mengelola tambang cukup membingungkan. Nur khawatir bila perguruan tinggi sampai terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan, mengambil atau apa apapun namanya, apakah itu pemanfaatannya akan sampai ke rakyat atau malah tidak.

"Selama ini perguruan tinggi menjadi penyeimbang, kontrolnya pemerintah dengan analisis-analisisnya nanti malah bisa bias kalau sudah merasa -- waduh ternyata mengelola tambang memang enak ya --begitu'," kata Nur pada Rabu (22/1/2025).

Menurut Nur perguruan tinggi bisa dilibatkan tapi bukan untuk menambang, akan tetapi bagaimana kampus menemukan solusi-solusi bagaimana penambangan yang dilakukan ini tidak merusak lingkungan. 

"Kalau misalnya terjadi perusakan alam pun harus segera direklamasi kembali, diperbaiki kembali, itu tugasnya perguruan tinggi, menemukan solusi-solusi yang jitu untuk mengatasi dampaknya, bukan perguruan tingginya terus malah mengelola pertambangan," tegasnya. 

Saat ditanya apakah akan menerima pengelolaan tambang bila ditawari nanti, Nur mengatakan bila tidak akan menerima tawaran tersebut. Namun dirinya mengaku mau dilibatkan bila dalam ranah pemikiran.

"Tidak [menerima], kami akan justru mengajukan pemikiran-pemikiran, kami dilibatkan dalam hal bukan itunya [pengelolaan] tapi dalam hal memperbaiki alam lagi," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News