DPUPKP Sleman Kesulitan Menangani Genangan Air di Bawah Jembatan Layang Janti, Jalan Seturan dan Jalan Jambon, Ini Alasannya

Harianjogja.com, SLEMAN–Tiga ruas jalan di wilayah Kabupaten Sleman sering tergenang air saat hujan. Ketiga titik ruas jalan tersebut meliputi Jembatan Layang Janti, Depok, ruas Jalan Seturan, Depok dan ruas Jalan Jambon, Gamping.

Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Sleman, Haryadi Widodo mengatakan khusus di sekitar Jembatan Layang Janti, instansinya tidak dapat melakukan penanganan secara besar-besaran lantaran ruas jalan di sekitarnya masuk Jalan Nasional.

"Ada perbedaan kewenangan. Sedangkan, penanganan di ruas Jalan Seturan dan Jambon cenderung sulit," katanya, Selasa (4/2/2025)

Alasan pihaknya kesulitan membenahi jalan Seturan dan Jambon, lanjut Haryadi, karena ruang untuk memperlebar drainase hampir tidak ada. Apalagi ada deretan pertokoan di ruas Jalan Seturan.

Upaya membuang genangan ke Selokan Mataran juga tidak mungki dilakukan akibat ada aturan yang melarang penggunaan Selokan Mataram sebagai hilir pembuangan air.

Di ruas Jalan Jambon, penangan genangan juga sulit karena ada perbedaan elevasi badan jalan. Air hujan sangat mudah menggenang di badan jalan yang berelevasi rendah.

“Di Jalan Seturan itu genangan air bisa sampai 20 centimeter. Air itu harus dialirkan ke hilir yang tidak masuk ke jalur selokan,” kata Haryadi.

Dia menerangakan drainase yang ada di ruas Jalan Seturan merupakan bekas saluran pengairan area persawahan sebelum terjadi perubahan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertokoan.

DPUPKP menargetkan pemeliharaan drainase setiap tahun menyentuh panjang 30 kilometer. Ada tim yang setiap hari turun sebanyak 30 orang guna mengecek kondisi drainase. Ada juga tim rehabilitasi drainase yang merupakan Pekerja Haria Lepas (PHL).

Adapun pembangunan drainase pada 2025 menyasar Kapanewon Berbah, Depok, Ngaglik, Mlati, Sleman, Cangkringan, Pakem, Seyegan, Godean, Moyudan, dan Gamping dengan total paket pembangunan drainase ada tujuh.

Basis pembangunan drainase tersebut adalah Pagu Umum Partisipasi Masyarakat (PUPM). Masyarakat mengusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hasil Musrenbang lantas disampaikan ke Bappeda. Dalam rapat teknis, Bappeda bersama DPUPKP lantas membahas usulan tersebut.

Lebih jauh Haryadi mengaku ada kendala lain dalam penanganan genangan air. Masyarakat masih sering membuang sampah dan menutup lubang drainase. Dia menjelaskan limbah dapur baik cair maupun padat hingga kasur dan pembalut sempat petugas temukan. 

“Efeknya itu berantai. Ketika warga di bagian hulu membuang limbah rumah tangga, limbah ini sampai di bagian hilir. Warga di hilir kan terganggu karena bau. Akhirnya mereka menutup lubang drainase. Memang sudah tidak bau, tapi air genangan air tidak bisa masuk. Banyak sekali kejadian begitu,” katanya. 

Haryadi meminta agar masyarakat ikut menjaga drainase tersebut, minimal dengan tidak membuang limbah atau sampah dalam bentuk apapun. 

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman, Zaini Anwar mengatakan kerusakan saluran drainase secara umum plat penutup pecah dan dinding saluran ambrol. Pembangunan drainase pun terus dilakukan setiap tahun menyesuaikan kemampuan APBD.

Menurut dia, penangan genangan air dapat dilakukan dengan mengalirkan air menuju badan air terdekat dengan membangun saluran atau drainase. Badan air yang bisa digunakan untuk memutus air genangan maupun hujan bisa berupa sungai dan embung.

Hanya, Zaini mengaku kesulitan yang ada adalah tidak ada badan air yang dapat digunakan untuk mengalirkan genangan. Selain itu, saluran drainase terhalang oleh saluran irigasi. “Saluran irigasi tidak boleh menjadi muara drainase,” kata Zaini.

Tidak hanya itu, kondisi topograsi suatu kawasan juga memengaruhi. Pemanfaatan gaya gravitas memudahkan genangan air mengalir masuk ke drainase.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News