Dampak Efesiensi Anggaran, PHRI Sleman: Sekitar 40 Persen Kegiatan MICE Dibatalkan

Harianjogja.com, SLEMAN– Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sleman memprediksi sekitar 40 persen kegiatan meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) di Sleman dibatalkan akibat kebijakan efesiensi anggaran 2025.

Ketua PHRI Sleman, Andhu Pakerti mengatakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 berdampak besar bagi Industri Perhotelan dan Restoran di Sleman. "Bukan hanya Sleman yang ada indikasi pembatalan 40 persen, kabupaten/ kota lain di DIY juga sama,” kata Andhu dihubungi, Selasa (11/2/2025).

BACA JUGA: Dampak Efesiensi Anggaran, Pemda DIY Kaji Penerapan Work From Anywhere Bagi ASN

Efisiensi anggaran di kementerian tersebut pun memengaruhi operasional hotel secara umum. Secara tidak langsung, kata Andhu penyerapan bahan baku produksi untuk restoran dan hotel di pasar-pasar tradisional dan supplier akan berkurang secara bertahap. Bahkan, dia menyampaikan ada potensi pemangkasan sumber daya manusia (SDM) di sektor perhotelan.

“Biasanya daily workers atau pekerja harian [pekerja paruh waktu] di hotel akan pihak hotel kurangi,” katanya.

Disinggung ihwal potensi kegiatan MICE pada triwulan pertama 2025, Andhu belum dapat menyampaikan situasinya. Hanya, dia menegaskan situasi hotel dan restoran tiga bulan pertama ini cukup berat.

“Ini masuk bulan-bulan low season seperti Februari. Nanti masuk bulan puasa juga. Belum lagi ada tanggung jawab kami untuk memberikan tunjangan hari raya,” katanya.

Ihwal pengurangan pekerja harian, hal ini berpotensi meningkatkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Saat ini, TPT di Kabupaten Sleman berada di angka 4,13%.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Erny Maryatun berharap pihak hotel tidak melakukan pengurangan tenaga kerja harian lepas. Kata dia, pengurangan tersebut pasti akan menambah TPT.

Erny memberi saran kepada manajemen hotel dalam menanggapi kebijakan efisiensi dengan mencari peluang MICE untuk sektor swasta, wisata murni atau wisata mancanegara.

Dari sisi Pemerintah, dia mendorong agar Pemerintah melalui dinas teknis mempromosikan wisata ke mancanegara. Hal ini akan meningkatkan okupansi hotel apabila promosi tersebut berhasil.

“Disnaker juga berharap melalui kebijakan efisiensi anggaran yang ini, sebagai gantinya Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran guna medorong konsumsi masyarakat, misal subsidi transportasi, pemasaran pariwisata, dan lainnya,” kata Erny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.