Advertisement
UU Kesehatan 2023 Dinilai Persempit Peran Apoteker dan Hambat Akses Layanan Masyarakat
Ilustrasi apoteker. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Pusat Studi Hukum Kesehatan (PSHK) Fakultas Hukum UII menyoroti sejumlah dampak negatif pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023).
Peneliti PSHK FH UII Retno Widiastuti menilai beleid tersebut berpotensi mempersempit kewenangan profesi apoteker sekaligus menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan kefarmasian yang profesional.
Advertisement
BACA JUGA: Kurangi Ketergantungan Impor, Kemenkes Kerja Sama Produksi Alkes Dalam Negeri
Retno menyebut, sejak UU 17/2023 berlaku, sejumlah peraturan pelaksana telah diterbitkan, antara lain PP No. 28/2024, Permenkes No. 6/2024, dan Permenkes No. 17/2024. Namun, muatan regulasi-regulasi itu justru menciptakan distorsi standar pelayanan kesehatan karena cenderung mengabaikan peran strategis apoteker.
“Standar layanan jadi bias, akses masyarakat terhadap kewenangan klinis apoteker hilang, dan risiko kesalahan terapi pasien meningkat karena tidak ada review oleh apoteker,” kata Retno, Sabtu (17/5/2025).
PSHK juga menilai, pengaturan baru ini secara teoritis dan konseptual telah mempersempit ruang gerak profesi apoteker. Pengkerdilan definisi apoteker, penyusutan kewenangan dalam praktik kefarmasian, hingga hilangnya kewenangan klinis apoteker menjadi sorotan serius.
Menurut Retno, kondisi ini tak hanya melemahkan profesi apoteker, tapi juga melanggar prinsip hak asasi manusia. “Konsep yang menyulitkan akses publik terhadap layanan keapotekeran secara tidak langsung melanggar hak atas derajat kesehatan yang optimal, yang disetarakan dengan hak atas hidup,” ujarnya.
PSHK meminta Komisi IX DPR untuk melakukan pengawasan ketat serta mendorong pemerintah memperbaiki regulasi. Kepada Kemenkumham dan Kementerian Kesehatan, PSHK juga meminta harmonisasi regulasi agar tidak menyimpang dari standar internasional maupun konstitusi Indonesia.
“Kami rekomendasikan agar kewenangan klinis apoteker diteguhkan kembali dan akses masyarakat terhadap obat serta layanan kefarmasian dipermudah, demi sistem kesehatan nasional yang adil dan berkualitas,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PSS Sleman Vs Persija Jakarta, Skor Sementara 1-1
Kepemilikan Ilegal Satwa Dilindungi di DIY Diincar Polda DIY dan BKSDA, Operasi Dilakukan Senyap
Bawaslu Corner Diluncurkan di Perpustakaan Bantul, Tingkatkan Pendidikan Demokrasi Anak Muda
Transformasi Digital Efisienkan Pelayanan Publik
Advertisement
Workshop Kain Perca Hingga Fashion Show Anak Meriahkan The Lokstop #4 Hari Kedua
BI DIY Diharapkan Bangun Ekonomi Inklusif dan Adaptif
Kemantren Umbulharjo Bentuk Paguyuban Transporter untuk Mendukung Wilayah Bebas Sampah
Task Shifting di Dunia Medis Jadi Solusi di Daerah 3T
Pemda DIY Pastikan Uang Nasabah BUKP Kembali
Advertisement
UU Kesehatan 2023 Dinilai Persempit Peran Apoteker dan Hambat Akses Layanan Masyarakat
Rumah Warga Sedayu Bantul Terbakar, Dua Jam Baru Bisa Dipadamkan
Dampak Banjir di Sleman, Sejumlah Rumah hingga Jalan Terendam Banjir, Motor dan Sepeda Ikut Hanyut
Apel Akbar Perdana BAMUSKAL Bantul, Tegaskan Sinergi dan Bukan Oposisi Pemerintah Kalurahan
Hujan Deras Sebabkan Kerusakan di Beberapa Wilayah, BPBD DIY: Sleman Paling Parah
Advertisement
Pemda DIY Bakal Bertanggungjawab Atas Dana Simpanan Nasabah di BUKP
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Ratusan Gedung Sekolah di Sleman Akan Diperbaiki Tahun ini, Pemkab Siapkan Rp20 Miliar
- SMA Stella Duce 2 Luluskan Siswa 100 Persen
- Head to Head PSS Sleman Vs Persija Jakarta, Pelatih Huistra: Bakal Jadi Pertandingan Terpenting
- Pemkab Sleman dan Kejari Teken MoU untuk Tingkatkan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Hukum
- Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Titik di Sleman Terendam Banjir
Advertisement
Advertisement
