Warga Gondokusuman Ikuti Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salah satunya melalui Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, Senin (19/5/2025).

Bertempat di hotel Grand Kangen, forum ini diikuti sejumlah elemen masyarakat Gondokusuman, seperti Karangtaruna, PKK, tokoh masyarakat dan sebagainya. Dua narasumber mengisi forum ini yakni Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY, Gregorius Sri Nurhartanto dan Ketua Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga, Khoirul Anam.

Dalam paparannya, Khoirul Anam menjelaskan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus menghayati dan mengimplementasikan karakter Pancasila. “Pertama ketuhanan, meliputi religious, menghormati kebebaan beragama, toleransi beragama dan memastikan terwujudnya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama,” ujarnya.

Kedua yakni Kemanusiaan, yakni menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak diskriminatif. “Ketiga persatuan dan kesatuan, yakni menghargai kebhinekaan, menghormati semua suku, ras dan golongan, cinta tanah air,” katanya.

Keempat Kerakyatan, yang meliputi musyawarah dan gotong-royong. Kelima Keadilan Sosial, yakni memperlakukan sama semua orang, keadilan dalam hukum dan politik. “Kita harus berperilaku pancasilais dengan kembali pada karakter atau jati diri bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika terjadi konflik antar suku atau golongan, itu tidak mencerminkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. “Kita masih banyak konfliknya, antar supporter, kelompok silat dan sebagainya. Itu bukan karakter kita. Maka itu tidak perlu kita lakukan,” jelasnya.

BACA JUGA: Jadwal Keberangkatan KRL Solo Jogja Hari Ini 20 Mei 2025, dari Stasiun Palur Sampai Stasiun Tugu

Gregorius Sri Nurhartanto, menuturkan Indonesia bukan negara agama atau sekuler, melainkan negara Pancasila. “Di situ meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan tempat yang wajar dan ruang yang bebas bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan,” paparnya.

Maka masyarakat Indonesia memiliki kebebasan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ia juga menegaskan negara memfasilitasi melalui Kementerian Agama maupun Kementerian Kebudayaan untuk agama-agama asli nusantara.

“Sekarang sudah dijamin oleh negara dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi 2014, diaman penghayat kepercayaan sama halnya dengan agama. Di KTP boleh disebut sebagai penghayat kepercayaan. Pelajaran penghayat kepercayaan juga harus difasilitasi,” kata dia.

Mantri Pamong Praja Gondokusuman, Guritno, mengatakan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan konflik bahkan hancurnya negara. “Negara kita sangat banyak suku-bangsanya. Bangsa lain banyak yang memuji kita dari lahir sampai sekarang tidak ada yang membuat negara kita terpecah,” ungkapnya.

Maka seluruh elemen masyrakat harus senantiasa sadar dan mengupayakan implementasi Pancasila. “Dengan duduk bersama seperti ini kitab isa menggali khasanah yang lebih dalam mengenai dasar negara kita yang sangat kaya akan makna,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News