Pemkot Jogja Klaim Ikut Bantu Selesaikan Masalah Sampah di Ring Road

Ariq Fajar Hidayat

Senin, 09 Juni 2025 - 02:47 WIB

Jumali

Pemkot Jogja Klaim Ikut Bantu Selesaikan Masalah Sampah di Ring Road

Sampah terlihat menumpuk di Jalan Kusbini, Demangan, Gondokusuman, Rabu (24/7 - 2024). Di lokasi ini Satpol PP Kota Jogja kerap menangkap pembuang sampah liar. â Harian Jogja/Lugas Subarkah

Harianjogja.com, JOGJA—Permasalahan sampah liar di sepanjang Ring Road menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota di DIY, termasuk Pemkot Jogja.

Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, pihaknya turut membersihkan tumpukan sampah liar di kawasan Ring Road Selatan, tepatnya sekitar Giwangan. Menurutnya, sampah di Ring Road masih menjadi perhatian bersama Kota Jogja, Sleman, dan Bantul.

“Untuk sampah yang di jalan lingkar memang menjadi perhatian kita bersama di sekber Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul). Kita selalu berkoordinasi untuk penyelesaian masalah tersebut dengan selalu berpatroli membersihkan sampah liar,” ujar Haryoko, Minggu (8/6/2025).

Meskipun volume sampah liar di Kota Jogja semakin berkurang, Haryoko mengakui pengelolaan sampah di wilayahnya masih belum seimbang. Ia mengatakan, produksi sampah masih belum bisa first in first out, sehingga masih ada yang menginap di kendaraan atau unit pengolahan sampah.

Fokus mengatasi permasalahan sampah juga pada pembuang sampah liar. Pihaknya rutin berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Jogja untuk patroli sekaligus pengenaan sanksi bagi pembuang sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat mengatakan, pihaknya mulai menerapkan sanksi yustisi bagi pembuang sampah liar di wilayahnya. Kebijakan sanksi ini sesuai dengan Perda Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Perda tersebut, pelaku pembuangan sampah liar bisa dikenai denda maksimal hingga Rp50 juta dan penjara paling lama tiga bulan. Octo mengatakan, sanksi ini ditekankan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran berulang.

Selain sanksi tersebut, Satpol PP juga menyerahkan kebijakan sanksi kepada pemangku kebijakan di tingkat kemantren maupun kalurahan. Artinya, mantri pamong praja atau lurah dapat memberikan sanksi pembinaan kepada pembuang sampah liar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.