Advertisement
Peserta LPK di DIY Minim Warga Lokal, DPRD Dorong Sosialisasi Lebih Luas
Ilustrasi-Dwi Rahayu Februarti memilah bahan dan menjahit masker transparan khusus penyandang tuli di kediamannya, belum lama ini. - Harian Jogja.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Komisi D DPRD DIY mendorong optimalisasi peran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja asal DIY. Hal ini mengemuka setelah adanya temuan bahwa peserta asal DIY di sejumlah LPK justru merupakan minoritas.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemetaan mereka, peserta dari DIY hanya berkisar 10–15 persen dari total peserta di beberapa LPK. Padahal, pelatihan yang diselenggarakan telah terbukti mampu membuka peluang kerja di luar negeri, termasuk program pemagangan ke Jepang.
Advertisement
“Dari sekian banyak LPK itu, peserta yang berasal dari DIY termasuk minoritas. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih luas agar masyarakat DIY sendiri bisa lebih aktif memanfaatkan sarana pelatihan kerja yang sudah tersedia,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Bantul Berikan Catatan Program Pembangunan Pemkab Bantul
Komisi D menilai peningkatan akses dan motivasi masyarakat terhadap pelatihan kerja menjadi penting, mengingat LPK berperan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing secara global.
Syafi’i mencontohkan pelatihan yang dilakukan oleh LPK High Global (HIGLOB) di Trimulyo, Sleman yang dikunjungi beberapa waktu lalu. Menurutnya, LPK tersebut sudah sangat baik dari sisi kurikulum maupun prospek kerja ke luar negeri.
Namun demikian, tingginya biaya pelatihan menjadi kendala utama yang kerap menghambat peserta dari kalangan kurang mampu. Untuk program magang ke Jepang, misalnya, peserta harus menanggung biaya antara Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk pelatihan tiga bulan sebelum keberangkatan.
“Program ini sangat bagus, tapi biaya sebesar itu tentu tidak bisa dijangkau semua kalangan. Karena itu kami mendorong adanya skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi antara pemda, lembaga pelatihan, dan swasta,” ujar Syafi’i.
Komisi D pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan dan penganggaran yang mendukung lembaga pelatihan kerja sebagai mitra pembangunan SDM. Mereka menilai kehadiran LPK harus mampu menjangkau lebih banyak warga lokal dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kelelahan, Polisi Kapospam Tugu Jogja Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Posko THR Bantul Terima 20 Aduan, 5 Kasus Dilimpahkan ke Provinsi
- Volume Sampah Libur Lebaran di Jogja Terkendali, Naik Tipis 7 Persen
Advertisement
Advertisement







