Masih Ada 30 Persen Terapkan Manual, LKPP Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Dilakukan secara Digital

Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong agar semua instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan secara digital agar memudahkan dan bisa dipantau publik. Pasalnya saat ini maish ada sekitar 30% pengadaan secara nasional yang masih dilakukan manual.

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, LKPP Patria Susantosa mengakui digitalisasi barang dan jasa memang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Secara keseluruhan yang menerapkan digitalisasi, baru sekitar 70% dari total pengadaan barang dan jasa secara nasional sebesar Rp1.100 triliun. Dari angka tersebut ada yang melalui swakelola dan penyedia senilai Rp850 triliun. Sedangkan yang dieksekusi melalui pengadaan digital sekitar Rp600 triliun. Dengan demikian masih ada 30% yang tidak diproses melalui digital.

BACA JUGA: Data Calon Pengantin Anak di Gunungkidul Diklaim Menurun

"Dari data kami [pengadaan] yang terdigitalkan itu baru 70 persen artinya masih ada 30 persen yang tidak diproses secara digital," katanya dalam Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2025, Rabu (23/7/2025)

Adapun penyebab dari 30% itu belum bisa menerapkan digitalisasi karena banyak faktor. Salah satu kurangnya kesadaran untuk menerapkan secara digital dan memilih pengadaan secara langsung dan manual. "Jadi itu tergantung political will, ada memang yang secara sengaja ingin pengadaan manual. Selain itu digitalisasi itu harus ada kesiapan banyak pihak baik penyedia maupun usernya," katanya.

Ia berharap seluruh lembaga pemerintah mendukung pengadaan secara digital. Pihaknya juga mendorong agar ke depan pengadaan digital terintegrasi dengan pembayaran sehingga setiap kali pengadaan harus secara digital karena jika manual tidak bisa dilakukan transaksi pembayaran.

Dampaknya ketika pengadaan tidak dilakukan secara digital di antaranya kurang transparan karena prosesnya tidak bisa dipantau sehingga rentan diselewengkan. Selain itu publik tidak bisa berpartisipasi atau mengawasi secara langsung. Selain itu pengadaan secara digital bisa dipantu dengan platform online lainnya untuk melihat potensi penyimpangan yang bisa ditindaklanjuti oleh auditor. Berbeda dengan pengadaan secara manual yang sama sekali tidak bisa dipantau.

"Kalau digital kan begitu ada yang terlihat kurang sesuai maka publik bisa mengkritik dengan masukan, ada kontrol publik menjadi lebih baik. Bahkan ketika ada barang dan jasa aneh diadakan, itu bisa langsung dikritik misalnya mengapa di gedung kepala daerah ada lift," ucapnya.

Ia berharap melalui pameran tersebut dapat meningkatkan kesadaran untuk pengadaan secara digital. Sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025 mengatur pnguatan diiitalisasi, kewajiban penggunan katalog, kewajiban penggunaan barang jasa transaksi secara elektronik di atas Rp 50 juta.

"Melalui event ini kami mensosialisasikan selain itu penguatan platform digital khususnya e-katalog seperti di goverment market place yang terus dipermudah semudah belanja online. Salah satu kemudahannya yaitu mengintegrasikan pengadaan dan pembayaran. Kemudian meningkatkan layanan ketika ada usernya yang membutuhkan bantuan," ujarnya.

Selain itu, pameran tersebut diharapkan menjadi pertemuan antara pelaku usaha dengan pengguna atau pembeli dalam hal ini instansi pemerintah. Ia meyakini pengguna akan mendapatkan informasi penting bahwa ada instrumen yang bisa digunakan dengan lebih mudah untuk menunjang pengadaan barang dan jasa. "Ini sebagai titik awal untuk bisa tercipta jejaring lebih luas, karena baru tahap awal selanjutnya ada tindaklanjut," katanya.

BACA JUGA: Jabat sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman, Budi Santosa Siapkan Tiga Strategi Utama

GPFE 2025 yang digelar pada 23–25 Juli 2025 di Jogja merupakan salah satu agenda nasional strategis terbesar di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menghadirkan ratusan penyedia dari berbagai sektor, khususnya perusahaan dengan produk ber-TKDN maupun Produk Dalam Negeri (PDN), yang siap berpartisipasi dalam forum business matching dengan pengambil keputusan pengadaan di tingkat kementerian lembaga.

Melalui platform pameran dan temu bisnis ini, lebih dari 35 perusahaan dan pelaku usaha memamerkan inovasi produk/jasa terbaik secara langsung sehingga diharapkan dapat mendorong pengadaan barang/jasa yang tepat guna dan tepat sasaran, tanpa adanya pemborosan atau penyimpangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News