Warga Miskin di DIY 10,23 Persen, Penanganan Kemiskinan Butuh Data Akurat

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta pemerintah daerah untuk memperkuat basis data terkait dengan masyarakat miskin guna mempercepat penanganan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di wilayah ini.

Menurutnya, keberadaan database yang akurat akan membuat penyaluran program bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

"Ada baiknya juga jalankan sensus atau cacah jiwa, sehingga nama dan alamat mereka yang miskin tercatat. Alokasi anggaran bisa terserap, tepat sasaran, ini butuh kerja keras pemerintah daerah," ujar Eko, Senin (4/8/2025).

Ia menilai, langkah berbasis data akan memudahkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu menekan jumlah penduduk miskin di DIY.

"Sesuai tugas konstitusional, di UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Angka kemiskinan DIY dan kesenjangan pendapatan warga DIY butuh solusi kebijakan yang tepat," kata Eko.

BACA JUGA: Siap-siap bagi Warga Kota Jogja, Sleman dan Wates, Hari Ini Ada Pemadaman Listrik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 10,23 persen atau setara 425.820 orang. Garis kemiskinan pada periode tersebut berada di angka Rp626.363 per kapita per bulan, dengan 73 persen berasal dari kebutuhan makanan dan 27 persen dari kebutuhan nonmakanan.

Data BPS juga mencatat, gini rasio di perkotaan pada Maret 2025 mencapai 0,434. Angka ini naik dibanding September 2024 yang sebesar 0,429, namun menurun dari Maret 2024 yang berada di angka 0,440. Sementara itu, gini rasio di perdesaan tercatat 0,334, turun dibanding September 2024 (0,355) dan Maret 2023 (0,349).

Eko menyoroti tingginya tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perkotaan butuh perhatian, alokasi APBD juga Danais perlu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada kata lain, masih butuh kerja keras tangani kemiskinan dan atasi kesenjangan ekonomi," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran dan terukur menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News