APBD Bantul 2026 Difokuskan untuk Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga

Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan diarahkan lebih besar untuk kepentingan warga.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyatakan, alokasi belanja tidak lagi bersifat aparatur heavy, melainkan public heavy.

“APBD harus dipastikan lebih banyak digunakan untuk belanja modal, bantuan sosial, serta memperkuat desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan,” kata Halim usai rapat bersama seluruh OPD, Senin (1/9/2025).

BACA JUGA: Demo Jogja: Halim Dukung Kritik dengan Damai Tanpa Kekerasan

Ia menekankan belanja yang tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat akan dikurangi bahkan ditiadakan. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan talut akan ditingkatkan signifikan mulai 2026.

“Belanja modal infrastruktur harus naik. Walau tidak bisa selesai dalam setahun, kami punya komitmen mempercepat pembangunan. Tahun depan akan terlihat lonjakan besar dibanding 2025,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Bantul juga menurunkan beban pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan sawah produktif. Menurut Abdul Halim, kebijakan ini menghapus potensi pendapatan daerah sekitar Rp23 miliar.

“PBB sawah produktif akan nol rupiah. Ini supaya sawah tetap berproduksi. Artinya pendapatan dari PBB turun, tapi sarana publik kami prioritaskan tetap jalan,” katanya.

Langkah pengurangan belanja aparatur juga diambil, terutama untuk perjalanan dinas, pembelian alat tulis, dan pengadaan peralatan kantor yang dinilai tidak urgen. “Kalau tidak mendesak, coret semua. Kami fokuskan untuk publik,” ucapnya.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo mendukung penuh kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan prioritas APBD harus tetap pada infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran perjalanan dinas DPRD pun dipotong sampai 50 persen tahun ini. Kami sepakat dengan bupati, untuk kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Tidak ada rencana menaikkan pajak, justru pajak lahan pertanian dikurangi,” kata Hanung.

Ia juga menambahkan, meski ada potensi penurunan dana transfer dari pusat, efisiensi belanja akan terus dilakukan. “Walau anggaran berkurang, prioritas untuk masyarakat tidak akan ditinggalkan. Sesuai tingkat urgensinya, tetap kami utamakan,” tuturnya.

Dengan restrukturisasi anggaran ini, Pemkab dan DPRD Bantul berharap APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan perlindungan sosial.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.