Ini 3 Besar Alokasi Anggaran Pendidikan Bantul di APBD Perubahan 2025

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 mengesahkan alokasi anggaran sektor pendidikan dengan total sebesar Rp802 miliar. 

Angka tersebut setara dengan 30,47% dari total APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp2,632 triliun. Sementara jika dibandingkan dengan APBD murni 2025 total anggaran untuk sektor pendidikan naik 1,4 persen dari yang semula Rp770 miliar dari total APBD Rp2,671 triliun.

BACA JUGA: APBD Bantul 2026, Sektor Pendidikan Dialokasikan Rp523,9 Miliar

Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bantul, Surana Nugraha menjelaskan, adapun tiga sektor utama yang mendapat porsi terbesar dari anggaran ini adalah belanja pegawai, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hanya saja dia tidak merinci betul besaran masing-masing anggaran untuk sejumlah program itu. 

"Belanja pegawai itu hampir menyentuh separuh dari total anggaran yang mencakup gaji rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora), termasuk gaji pokok guru ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), katanya, Jumat (12/9/2025). 

Selain itu, tunjangan sertifikasi guru ASN, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga dicatatkan dalam APBD Bantul. Meskipun dana tersebut langsung disalurkan oleh pemerintah pusat kepada guru, Pemkab Bantul tetap memiliki kewajiban untuk menanggung potongan BPJS sebesar 4% bagi para guru.

Sektor kedua yang mendapat alokasi besar adalah BOSDA. Berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) yang bersumber dari pemerintah pusat, BOSDA dialokasikan dari APBD daerah. BOSDA diberikan secara langsung kepada sekolah, dengan rincian Rp650.000 per siswa per tahun untuk tingkat SMP dan Rp550.000 per siswa per tahun untuk tingkat SD. 

"Dana ini tidak hanya ditujukan untuk siswa kurang mampu, tetapi juga untuk membantu operasional seluruh siswa di sekolah," ujarnya. 

Terakhir, alokasi anggaran yang cukup signifikan juga diberikan untuk insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Surana menyebut anggaran untuk insentif ini mencapai lebih dari Rp30 miliar. Meskipun demikian, ia mengakui nominal insentif tersebut belum setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). 

"Pemberian insentif disesuaikan dengan masa kerja dan tempat mengajar, baik di sekolah negeri maupun swasta," katanya. 

Ketua PGRI Bantul, Totok Sudarto mengapresiasi perhatian Pemkab Bantul terhadap guru honorer melalui pengangkatan secara bertahap. Ia berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Totok juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran anggaran pendidikan. 

"Baik itu honorer maupun ASN P3K, penyaluran gajinya harus tepat waktu, tepat jumlah, jangan mundur-mundur," kata Totok.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran, baik di sekolah maupun kantor. Mengenai jumlah guru di Bantul, Totok menyebut bahwa data guru honorer yang belum diangkat dan masih dikelola PGRI Bantul saat ini sekitar 350 orang, yang tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News