4 SPPG di Bantul Ditutup Buntut Kasus Keracunan

Harianjogja.com, BANTUL–Pemerintah Kabupaten Bantul menutup sementara empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah murid belum lama ini. Penutupan ini dilakukan karena keempat SPPG tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat operasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan, langkah penutupan diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kejadian serupa tidak terulang ke depannya. Hanya saja, dia tidak merinci SPPG mana saja yang ditutup tersebut, tetapi mendorong agar syarat utama untuk beroperasi kembali segera dipenuhi.

“Empat SPPG kami nonaktifkan karena belum memenuhi standar SLHS. Dari empat itu, baru satu yang sudah melengkapi syarat dan bisa aktif kembali,” jelas Hermawan, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, Pemkab kini mendorong percepatan proses sertifikasi higienis kepada seluruh SPPG di wilayahnya. Dari target 83 SPPG, saat ini baru 50 yang beroperasi, dan hanya satu yang telah memiliki SLHS. Ia menegaskan, setiap SPPG harus segera mengajukan permohonan SLHS dengan dukungan pendampingan dari Dinas Kesehatan.

“Yang penting standar harus terpenuhi. Kami juga sudah beri imbauan teknis makanan jangan ditutup selagi panas dan harus disajikan dalam waktu kurang dari empat jam untuk mencegah kontaminasi,” ujarnya.

Hermawan menambahkan, ke depan, setiap pendirian SPPG baru wajib melampirkan SLHS sebagai syarat administrasi. Bagi SPPG yang dinonaktifkan, pengaktifan kembali hanya akan dilakukan setelah seluruh persyaratan higienis dan administrasi terpenuhi.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo, mendukung langkah tegas pemerintah daerah yang menutup SPPG buntut dugaan keracunan dan belum mengantongi SLHS. Menurutnya, MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak.

“Program ini baik, tetapi penyedia harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar mengejar untung. Perhatikan higienitas dan kandungan gizi makanan agar anak-anak kita aman,” kata Pramu.

Ia juga meminta kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk menuntaskan evaluasi terhadap dapur SPPG yang terlibat kasus keracunan. “Penutupan sementara itu perlu supaya mereka bisa berbenah, baik secara administrasi maupun sanitasi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.