PAD DIY 2025 Turun, Pemda Genjot BUMD dan Optimalisasi Aset

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY fokus menggenjot kinerja BUMD dan pemanfaatan aset untuk memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Adapun PAD DIY pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, dari Rp2,35 triliun pada 2024 menjadi Rp1,73 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong BUMD agar tidak hanya terpaku pada satu lini usaha, melainkan mengeksplorasi berbagai sumber pendapatan.

"Kita akan optimalisasi BUMD untuk meningkatkan PAD. Kemarin kami baru saja bertemu seluruh BUMD, dan harapannya BUMD tidak terpaku hanya pada satu sektor saja," ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Menurut Ni Made, masih ada sebagian BUMD yang belum memenuhi target, salah satunya ialah PDAB Tirtatama yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. Ni Made mengatakan, target distribusi air saat ini belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan listrik untuk pengangkutan air.

"Air baku sudah diolah, tetapi target distribusi belum bisa tercapai sepenuhnya. Ini yang sedang kami perbaiki," kata Ni Made.

Selain itu, BUMD seperti Tarumartani didorong untuk tidak hanya mengelola cerutu, tetapi juga menggarap sektor pangan. Tarumartani kini memiliki stok pangan strategis sebanyak 200 ton per tahun yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat.

“Tarumartani itu BUMD yang kita kasih dorongan juga. Bukan cuma cerutu saja, tetapi juga ada terkait dengan penugasan untuk pangan,” jelas Ni Made.

“Jadi, stok pangan dia ada 200 ton per tahunnya untuk menjaga bila terjadi sesuatu, misalnya itu bisa diangkat,” lanjutnya.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menekankan pentingnya optimalisasi aset milik daerah, termasuk warisan budaya, untuk meningkatkan PAD. Menurutnya, potensi BUMD juga bisa dikembangkan di sektor atau wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif.

"Peningkatan PAD DIY dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan ruang milik jalan, termasuk fiber optik, yang bisa dilakukan dengan penyusunan regulasi terkait," kata Imam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News