PBI BPJS Nonaktif di Bantul Bisa Direaktivasi, APBD Siap Tanggung

Harianjogja.com, BANTUL—Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Bantul yang sempat dinonaktifkan kini bisa direaktivasi kembali setelah verifikasi ulang menunjukkan masih berhak menerima bantuan. Hal ini ditegaskan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyiapkan pembiayaan melalui APBD agar akses layanan kesehatan warga tetap terjamin.

Sekretaris Dinas Kesehatan Bantul, Anugrah Wiendyasari, menjelaskan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI diprioritaskan bagi warga dengan kebutuhan medis mendesak, seperti penderita penyakit kronis, katastropik, maupun kondisi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

“Setelah dilakukan diversifikasi ulang dan terbukti masih memenuhi kriteria, kepesertaan akan diaktifkan kembali dan iurannya ditanggung oleh APBD,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, kebijakan reaktivasi BPJS PBI Bantul tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administrasi kepesertaan. Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan.

Pada 2026, Pemkab Bantul mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar melalui APBD untuk program BPJS Kesehatan PBI daerah. Jumlah peserta yang ditanggung pemerintah daerah mencapai lebih dari 100.000 orang.

"Pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan penanganan medis segera," ujarnya.

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Bantul, Sujarwo, menyebut proses reaktivasi kepesertaan terus berjalan. Sejak 1 hingga 12 Februari 2026 tercatat sebanyak 2.535 kepala keluarga telah berhasil diaktifkan kembali status BPJS PBI-nya.

"Untuk biaya yang reaktivasi nanti akan ditanggung oleh APBD dan jika tidak mencukupi kemungkinan bisa dari sumber pendanaan lain termasuk BTT," katanya.

Data reaktivasi BPJS PBI Bantul tersebut menunjukkan kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat masih tinggi, sehingga pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan percepatan layanan administrasi agar warga tidak kehilangan akses pengobatan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News