Kekeringan Meluas di Kulonprogo, Girimulyo Paling Parah
Kekeringan Kulonprogo meluas ke lima kapanewon. BPBD telah menyalurkan air, sementara sumur bor membutuhkan Rp300 juta-Rp800 juta.
PKB. /Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO— Perebutan kursi Ketua DPC PKB Kulonprogo mulai mengerucut ke empat nama yang akan bersaing melalui skema uji kompetensi dan kelayakan (UKK). Mekanisme ini dipilih untuk menentukan kepemimpinan baru periode 2026–2031 tanpa pemungutan suara langsung.
Empat kandidat yang diusulkan merupakan hasil rekomendasi DPP PKB berdasarkan rekam jejak masing-masing kader. Mereka adalah Sihabbudin sebagai petahana, Suharto yang menjabat Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo, Hifni Muhammad Nasikh anggota DPRD DIY, serta Kartono anggota DPRD Kulonprogo.
Suharto menjelaskan, proses penentuan ketua tidak menggunakan mekanisme aklamasi, melainkan melalui tahapan UKK yang dilakukan berjenjang.
“UKK nanti diuji di tingkat provinsi dan dilanjutkan di tingkat pusat, bukan melalui mekanisme pemilihan secara aklamasi suara pengurus,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menyebut empat nama tersebut telah melalui proses panjang, termasuk pemantauan oleh Tim Lima yang menilai reputasi kader di tingkat daerah.
Menurutnya, skema UKK dipilih untuk menjaga soliditas internal partai dan menghindari potensi gesekan jika menggunakan mekanisme pemilihan langsung.
“Kalau melalui pilihan, ada yang kurang puas dan bisa menimbulkan kerenggangan. PKB ingin tetap solid, apa pun hasilnya nanti,” katanya.
Saat ini, pelaksanaan UKK masih menunggu jadwal dari DPW PKB DIY. Rencananya, proses ini akan melibatkan perguruan tinggi sebagai pihak penguji.
“Waktu pastinya belum ada, tetapi kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Suharto.
Ia memperkirakan pada Juni 2026 sudah terpilih Ketua DPC PKB Kulonprogo yang baru.
Suharto sendiri menyatakan siap mengikuti proses UKK dan mengemban amanah jika dipercaya memimpin partai.
“Insya Allah kami mampu, karena sejak awal berdirinya PKB kami sudah terlibat di tingkat ranting hingga kecamatan,” ungkapnya.
Sementara itu, kandidat lain, Kartono, juga menyambut positif rekomendasi dari DPP PKB. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya siap apa pun posisinya dan bertekad meningkatkan perolehan kursi PKB,” tegasnya.
Dengan skema ini, penentuan ketua baru PKB Kulonprogo tidak hanya bergantung pada dukungan internal, tetapi juga pada penilaian kompetensi dan kelayakan para kandidat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kekeringan Kulonprogo meluas ke lima kapanewon. BPBD telah menyalurkan air, sementara sumur bor membutuhkan Rp300 juta-Rp800 juta.
Garebeg Mulud Be 1960/2026 di Kraton Jogja digelar sederhana tanpa gunungan dan iring-iringan prajurit. Tradisi tetap dipertahankan.
BPBD mencatat 336 karhutla membakar 428,46 hektare lahan di Palangka Raya pada 1 Juni-24 Agustus 2026.
Job fair khusus disabilitas digelar di BLK Wates, Kulonprogo, 27 Agustus 2026. Sebanyak 10 perusahaan membuka 161 posisi pekerjaan.
Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwijo, mendorong Taman Budaya Sleman menjadi pusat informasi komprehensif potensi budaya.
Regrouping SDN Hargomulyo ditolak warga. DPRD Kulonprogo meminta Disdikpora, sekolah, dan wali murid duduk bersama mencari solusi.