DPRD Kulonprogo Wanti-wanti WFH ASN, Jangan Sampai Piknik

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kebijakan work from home (WFH ASN Kulonprogo) mulai menuai sorotan. DPRD Kulonprogo mengingatkan agar skema kerja dari rumah tidak berubah menjadi ajang liburan yang justru menurunkan kualitas pelayanan publik.

Wacana penerapan WFH ASN setiap Jumat dinilai berpotensi disalahgunakan karena berdekatan dengan akhir pekan, sehingga perlu pengawasan ketat sejak awal penerapan.

Anggota Komisi I DPRD Kulonprogo, Husein Pambudi, menegaskan WFH ASN Kulonprogo harus tetap menjamin pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa gangguan.

Menurutnya, ASN yang menjalankan WFH tetap wajib memenuhi target kinerja sebagaimana saat bekerja di kantor.

"Memberikan sanksi tegas dan segera melakukan evaluasi apabila layanan publik menurun imbas ASN kerja WFH," tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).

Ia juga mengingatkan agar Pemkab Kulonprogo mengikuti aturan pemerintah pusat secara konsisten serta memastikan implementasi di lapangan berjalan disiplin.

Potensi Disalahgunakan Jadi Liburan

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menilai kebijakan WFH ASN Kulonprogo perlu dikaji matang, terutama jika diterapkan pada hari Jumat.

Menurutnya, waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Sabtu-Minggu berpotensi membuat ASN tidak bekerja maksimal.

"Justru dimungkinkan malah pada piknik karena Sabtu-Minggu libur jadi harus dikaji betul," ungkapnya.

Saat ini, penerapan WFH ASN Kulonprogo masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat dan belum ada kepastian waktu pelaksanaan.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai hari libur tambahan.

"Kita masih koordinasi belum berani memastikan kapan diberlakukannya. Saya tidak ingin WFH diasumsikan libur," ujarnya.

Evaluasi dan Pengawasan Jadi Kunci

Triyono menambahkan, jika kebijakan WFH ASN Kulonprogo diterapkan, evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan efektivitasnya.

Salah satu indikator yang dipantau adalah efisiensi anggaran, terutama pengurangan biaya bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, sistem absensi ASN juga tengah dikaji untuk memastikan seluruh pegawai tetap bekerja secara optimal meskipun tidak berada di kantor.

Dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala, kebijakan WFH ASN Kulonprogo diharapkan tetap mendukung efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.