Gunungkidul Siapkan TPR Baron Full Cashless Mulai Mei

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) berencana menerapkan sistem pembayaran 100% non tunai di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron mulai Mei 2026. Kebijakan ini menjadi langkah awal digitalisasi sektor pariwisata sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Disparpora Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan uji coba sistem cashless di TPR Baron saat ini masih dalam tahap persiapan teknis, terutama pengadaan perangkat Mobile Point of Sales (MPOS) yang akan digunakan petugas di lapangan.

“Rencananya TPR Baron 100% non tunai. Segera diujicoba Mei, tapi hari pastinya masih dikaji,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Dalam sistem baru ini, wisatawan nantinya dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode digital seperti QRIS, e-money, maupun kartu elektronik. Pemerintah daerah juga memastikan dukungan infrastruktur, termasuk jaringan internet, agar sistem berjalan optimal.

Eko menjelaskan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul untuk memperkuat jaringan di kawasan wisata pantai selatan tersebut. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi kepada wisatawan dan pelaku wisata agar transisi berjalan lancar.

Ia menambahkan, penerapan sistem non tunai ini tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi, tetapi juga untuk menekan potensi kebocoran retribusi yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata.

“Kalau di TPR Baron sukses, maka bisa menyusul ke TPR-TPR lainnya,” kata Eko.

Dukungan juga datang dari DPRD Gunungkidul. Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, menilai sistem pembayaran digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi pendapatan daerah.

Menurutnya, dengan sistem manual masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran retribusi. Karena itu, digitalisasi menjadi solusi yang lebih efektif dan terukur.

“Solusinya memang dengan pembayaran secara online agar lebih transparan dan PAD bisa lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, capaian PAD sektor pariwisata Gunungkidul hingga awal tahun ini sudah menembus lebih dari Rp17 miliar, meski belum genap empat bulan berjalan. Capaian tersebut dinilai positif, namun masih perlu penguatan sistem pengawasan pendapatan.

Pemerintah berharap penerapan cashless di TPR Baron dapat menjadi model pengelolaan retribusi wisata modern yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.