DPRD Jogja Tekankan Empat Prinsip Pelaksanaan Program OPD

Harianjogja.com, JOGJA—Ketepatan anggaran hingga kualitas pekerjaan menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Jogja dalam mengevaluasi pelaksanaan program organisasi perangkat daerah (OPD). Empat prinsip yang ditekankan meliputi tepat anggaran, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja, Bambang Seno Baskoro, mengatakan evaluasi terhadap OPD mitra komisi dilaksanakan setiap triwulan. Evaluasi triwulan ketiga dijadwalkan setelah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Semua program kerja, semua program kegiatan harus tepat anggaran, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas,” kata Bambang saat ditemui di kantornya, Senin (20/10/2026).

Menurut Bambang, evaluasi tersebut tidak terbatas pada pekerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Seluruh OPD yang menjadi mitra Komisi C juga menjadi bagian dari evaluasi.

Dia menegaskan pekerjaan yang melalui proses lelang harus diselesaikan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kualitas hasilnya. Penggunaan anggaran pun harus sesuai peruntukan agar program yang dijalankan benar-benar menyasar kebutuhan yang ditetapkan.

Mitigasi Banjir dan Kebakaran Jadi Perhatian

Selain mengevaluasi program pembangunan, Komisi C DPRD Kota Jogja turut menyoroti kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Salah satu perhatian diarahkan pada penguatan program Kampung Tangguh Bencana (KTB), terutama di wilayah bantaran sungai.

Kawasan di sekitar Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong termasuk lokasi yang menjadi perhatian. Langkah mitigasi dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, serta pengujian sistem peringatan dini untuk menghadapi kondisi darurat, termasuk potensi banjir.

Pada akhir Oktober 2026, Komisi C juga menjadwalkan uji coba hidran kering di lima titik kampung. Salah satu lokasi yang disebutkan adalah Kampung Ronodigdayan, Kelurahan Bausasran.

“Karena selain ancaman banjir, kalau musim kemarau begini, ancamannya juga kebakaran,” katanya.

Penanganan Bencana dan Kebutuhan Anggaran

Mengenai kebutuhan anggaran untuk menangani dampak bencana, Bambang menyebut pemerintah telah memiliki mekanisme penganggaran, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dia juga menyampaikan kondisi talud permukiman dan talud sungai hingga saat ini masih dapat ditangani.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.