Tak Laporkan Dana Awal Kampanye, Ini Akibat yang Bakal Ditanggung Parpol

Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia
18 September 2018 16:20 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 wajib menaati mekanisme Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Jika ada partai yang tidak melaporkan LADK, parpol tersebut bisa didiskualifikasi dari peserta Pemilu.

Komisioner Bawaslu Jogja Noor Harsya Aryo Samudro mengingatkan agar parpol menaati seluruh mekanisme pelaporan dana kampanye yang diatur dalam PKPU No.29/2018 tentang Perubahan Atas PKPU No.24/2018 tentang Dana Kampanye, baik dari sisi waktu penyampaian maupun penyusunan pelaporan. "Kami sudah mengedarkan surat imbauan ke seluruh parpol. Harus diingat terlambat menyampaikan LADK bisa dicoret dari kepesertaan pemilu," katanya, Selasa (18/9/2018).

Selain menjadi syarat mutlak setiap ajang pemilu, KPU diakui Noor juga telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) secara khusus mengenai penyampaian LADK. Terutama terkait pembukaan rekening khusus oleh parpol serta pencatatan laporan keuangan yang masuk dan keluar. "Batas waktu penyerahan LADK sebagaimana diatur adalah 23 September pukul 18.00 WIB. Partai politik wajib menyerahkan ke KPU," kata dia.

Ketua KPU Jogja Wawan Budiyanto mengatakan hingga saat ini belum ada satu pun parpol yang menyerahkan LADK. KPU bahkan membuka layanan help desk untuk membantu penyusunan LADK. "Kami buka layanan itu setiap hari selama jam kerja," katanya.

Pada dasarnya, kata dia, mekanisme LADK tahun ini tidak jauh berbeda dengan laporan pada pemilu sebelumnya. Artinya, partai bisa sangat leluasa melakukannya. "Hasil LADK nantinya akan kami masukkan dalam sistem informasi dana kampanye atau sidakam," kata Wawan.

Kendati pada proses Pemilu 2019 setiap caleg dibolehkan melakukan kampanye melalui iklan di media massa, hal itu tidak perlu membuat rekening khusus. Hanya setiap penggunaan dana untuk kegiatan kampanye wajib dicatatkan oleh caleg kemudian dilaporkan ke partai politik. "Partai politik kemudian mencatatkannya dalam neraca pelaporan," ujar Wawan.

Soal penerimaan dana sumbangan baik oleh partai politik maupun caleg, menurut Wawan juga wajib dilaporkan. Termasuk sumbangan dana dari caleg, Parpol juga harus memasukkan dalam LADK. "Besaran sumbangan dana yang dibolehkan, donatur perseorangan maksimal Rp2,5 miliar sementara bagi kelompok atau badan usaha nonpemerintah maksimal sumbangannya Rp25 miliar," kata Wawan.