Anggaran Minim, Perkembangan Perpusdes di Kulonprogo Tak Optimal

Foto ilustrasi. - Solopos/Nicolous Irawan
19 Oktober 2018 14:15 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah desa (pemdes) di Kulonprogo dinilai belum optimal dalam mengelola perpustakaan desa (perpusdes). Hal ini terlihat dari masih banyaknya perpusdes yang belum berkembang.

Merujuk data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kulonprogo, total jumlah perpusdes yang ada saat ini sebanyak 91 unit. Jumlah tersebut berada di 88 desa/kelurahan di Kulonprogo. Secara kuantitas jumlah itu tergolong melimpah. Namun sejauh ini baru 40 perpusdes yang masuk dalam kategori maju dan berkembang. "Dari evaluasi kami pada 2017, baru ada 40 perpusdes yang berkembang, sisanya masih belum," ucap Kepala Bidang Perpustakaan DPK Kulonprogo, Sarjana, saat ditemui Harian Jogja, Kamis (18/10/2018).

Sarjana mengatakan belum berkembangnya perpusdes lantaran pemerintah desa setempat tidak menganggarkan dana yang berasal dari APBDes untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM). Walhasil secara fisik semua desa sudah punya perpusdes, tetapi pengelolaannya masih belum optimal. "Secara umum sejumlah desa masih belum menganggarkan [perpusdes]. Padahal sudah ada Permendes PDT 2017 yang berisi kewajiban bahwa pengembangan perpusdes merupakan program prioritas," kata Sarjana.

Diungkapkan Sarjana, kendala perpusdes yang masih belum berkembang selain minimnya sarana dan prasarana adalah ketiadaan SDM pengelola. Hal ini berkaitan dengan faktor ketiadaan anggaran desa yang dilimpahkan. "Jadi pengelola masih bersifat sukarelawan sehingga mereka belum fokus mengelola perpusdes," ucapnya.

Kepala DPK Kulonprogo, Agus Santosa, mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan jawatannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulonprogo untuk mengimbau kepada desa agar memasukkan pengembangan perpusdes di APBDes. "Sebab pengelolaan perpusdes ini perlu dukungan dana yang cukup," ucapnya.

Adapun upaya lain yang dilakukan DPK Kulonprogo yakni dengan melakukan akreditasi perpusdes, kegiatan lomba perpusdes terbaik, hibah buku, pemberian fasilitas penunjang sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Dia berharap upaya-upaya tersebut bisa mendorong desa agar lebih memberi perhatian terhadap perpusdes.