Kades Tolak Pemotongan Anggaran Dana Desa

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Sejumlah kepala desa di Gunungkidul mengeluhkan kebijakan pemotongan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten. Kebijakan ini dinilai mengganggu operasional pemerintahan desa (pemdes).

Salah satu keluhan disuarakan oleh Kepala Desa Bendung, Kecamatan Semin, Didik Rubiyanto. Menurut dia, pandemi Corona tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh pemdes karena adanya kebijakan pemotongan anggaran, baik yang bersumber dari Pemkab maupun Pemerintah Pusat. “Tidak hanya dana desa yang dipotong, ada juga ADD dari Pemkab ikut dipotong,” kata Didik kepada wartawan, Kamis (7/5/2020).

Menurut Didik, besaran ADD yang dipangkas mencapai Rp120 juta. Pemotongan itu sangat berdampak terhadap operasional di desa. “Jelas ada pengaruhnya bagi operasional di desa,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Bambang Setiyawan. Menurut dia, jajarannya sudah mendapatkan surat pemberitahuan pemotongan ADD. “Jumlahnya bisa mencapai 15 persen. Untuk Desa Kepek nilainya mencapai Rp90 juta,” katanya.

Bambang menjelaskan pemotongan anggaran ini berdampak besar bagi operasional karena penggunaan ADD berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Khusus ADD, alokasi dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, pembiayaan kegiatan karang taruna, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), honor RT dan RW hingga penghasilan tetap perangkat desa. “Kalau dipotong jelas sangat berpengaruh,” katanya.

Ia berharap agar pemangkasan bisa dikaji ulang agar operasional di desa tidak terjadi masalah. Pasalnya, kebijakan pemotongan sepenuhnya berada di tangan Pemkab. “Kalau bisa jangan sampai 15 persen karena jelas memberikan pengaruh. Kami berharap ada kajian ulang,” tuturnya.

Pernyataan keras juga disuarakan oleh Kepala Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi. Menurut dia, setelah ada kebijakan pemotongan, forum kepala desa se- Gunungkidul langsung menggelar pertemuan dengan Pemkab yang difasilitasi oleh anggota DPRD Gunungkidul. “Sudah ada pertemuan pada Rabu [6/5], tetapi hasilnya belum ada titik temu,” katanya.

Suhadi menegaskan pemotongan ADD sangat berpegaruh terhadap operasional pemdes. Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang. “Kami menolak dan meminta agar pagu ADD dikembalikan seperti rencana awal,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.