Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Seorang Pengendara motor melewati jalur evakuasi yang menghubungkan Desa Wukirsari dan Desa Glagaharjo, Selasa (12/2/2019). /Harian Jogja-Yogi Anugrah
Harianjogja.com, JOGJA--Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, meminta pemerintah setempat dari tingkat dusun hingga kabupaten mengecek kembali jalur evakuasi yang rusak.
“kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat untuk evakuasi, bisa dilakukan perbaikan,” ujarnya, Jumat (11/7/2020).
Perbaikan itu kata dia, dikerjakan sesuaikan dengan tingkat kewenangan setiap jalur evakuasi, sehingga setiap jenjang pemerintahan diharapkan ikut meninjau jalur mana saja yang rusak.
BACA JUGA : Begini Kondisi Jalur Evakuasi Merapi yang Rusak
“Karena Pak Gubernur sudah ngendika [menyampaikan] seperti itu, diharapkan bisa segera dilakukan pengecekan,” katanya.
Rusaknya jalur evakuasi diduga karena lalu lintas truk penambang pasir di lereng Merapi. Terkait hal ini, ia mengungkapkan dalam perizinan pertambangan sudah ada prosedurnya dimana jika terjadi kerusakan pada jalur yang dilalui truk, penambang juga memiliki kewajiban untuk memperbaiki.
Dalam perizinan kata dia, tidak hanya lokasi penambangan yang menjadi tanggung jawab penambang, tapi juga jalur yang dilewati. Sehingga jika prosedur tersebut dipatuhi, semestinya kerusakan jalan akibat penambangan tidak terjadi.
BACA JUGA : Aktivitas Merapi Meningkat, Sebagian Jalur Evakuasi Malah
Namun jika prosedur tersebut tidak dipatuhi, menjadi tugas tim pengawas untuk menegakkan peraturan di lapangan. Ia berharap tim pengawas lebih ketat dalam mendisiplinkan operasional pertambangan agar dampak kerusakan bisa diminimalisir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.