Gunungkidul Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 13% di 2024

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul terus berupaya menurunkan jumlah keluarga miskin di Bumi Handayani yang saat ini persentasenya mencapai 15,89%. Ditargetkan dalam rentang waktu dua tahun ke depan angkanya bisa turun menjadi 13%.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta optimistis target persentase kemiskinan sebesar 13% di 2024 bisa tercapai. Hal ini tak lepas dari laju pertumbuhan ekonomi yang terus membaik di setiap tahunnya.

Diharapkan perekonomian yang membaik dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan di Gunungkidul. “Di awal pandemi sempat terjadi kontraksi karena pertumbuhannya minus, tapi saat ini pertumbuhannya mencapai 5,37%,” kata Sunaryanta kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

BACA JUGA : Gunungkidul Habiskan Rp85,6 Miliar untuk Atasi Kemiskinan

Meski demikian, ia mengakui upaya menurunkan angka kemiskinan tidak semudah yang dibayangkan. Ia memberikan gambaran penurunan di 2021-2022 hampir mencapai 2%, yakni dari 17,69% menjadi 15,86%.

“Penurunan di 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan daerah lain. Memang untuk pengentasan butuh proses, tapi kami yakin sesuai dengan target dari Pemerintah DIY di 2024 kemiskinan Gunungkidul tinggal 13%,” katanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di tujuh kapanewon. Ketujuh kapanewon ini meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

“Program pegentasan di tujuh kapanewon disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah DIY,” katanya.

BACA JUGA : 6.390 Keluarga di Gunungkidul Miskin Ekstrem 

Dia menjelaskan, ada delapan indikator untuk menetapkan wilayah sebagai kantong kemiskinan. Adapun rinciannya meliputi tentang jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai Indeks Desa Membangun (IDM), Kalurahan Rawan Pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH).

Selanjutnya ada jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak serta tidak mempunyai akses listrik.  Menurut dia, upaya pengentasan difokuskan di tujuh kapanewon. Adapun prosesnya dilaksankaan secara bersama-sama dan melibatkan lintas OPD.

Adapun program yang dijalankan mulai dari pemberian bantuan sosial untuk lansia; pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat; stimulan Rumah Tak Layak Huni. Selain itu, juga ada pemenuhan gizi berbasis panganan lokal; sosialisasi generasi berencana hingga penyediaan akses air bersih ke masyarakat.

“Nantinya juga ada program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, pemberian modal UMKM, membangun desa wisata dan desa budaya,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.