DPMPTSP Kota Jogja Luncurkan Katalog Data Perizinan Digital
DPMPTSP Kota Jogja meluncurkan Katalog Data untuk mempermudah akses informasi perizinan, nonperizinan, OSS, dan investasi secara digital.
Ilustrasi./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA–Belakangan ditemukan pendirian hunian di atas tanah kas desa (TKD) yang tidak sesuai izin pemanfaatan tanah tersebut. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut sebaiknya pengguna tanah kas desa merobohkan sendiri bangunan di atasnya.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno menyampaikan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah tanah kas desa yang dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya apabila ditemukan pemanfaatan TKD yang tidak sesuai perizinan, maka pihaknya akan menindak tegas.
“Kalau tidak sesuai izin gubernur kan harus dirobohkan. Harapan kami dirobohkan sendiri oleh pengguna [tanah kas desa] itu. Karena tidak sesuai dengan izin yang ada dari gubernur,” katanya, Senin (8/5/2023).
Selama ini pemanfaatan tanah kas desa telah diatur dalam Pergub No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
BACA JUGA: Status Covid-19 Tidak Lagi Darurat, Kasus Positif Melonjak 1.149
Terkait kerugian yang dialami pembeli hunian yang dibangun di atas tanah kas desa, Krido menyampaikan itu menjadi persoalan antara pengembang dengan pembeli tersebut. Menurutnya dalam Pergub No.34/2017 tidak mengatur persoalan tersebut. Menurutnya perjanjian sewa yang menjadi dasar hukum yang mengikat pembeli hunian dengan pengembang.
“Dalam Pergub No.34/2017 tidak mengatur hingga urusan internal sebagai pengguna, itu ada diperjanjian sewa. Dalam Pergub No. 34/2017 hanya sampai dengan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan desa dengan pihak pengguna. Hal yang sifatnya teknis, itu pengguna dengan pemerintah desa,” katanya.
Dia meminta agar pembeli yang dirugikan atas hunian tersebut dapat menyelesaikannya dengan pengembang yang bersangkutan. “Menyelesaikan itu dengan pengguna yang mendapat izin untuk menggunakan itu [tanah kas desa]. Misal atas nama PT.X, ya PT.X itu yang menyelesaikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPMPTSP Kota Jogja meluncurkan Katalog Data untuk mempermudah akses informasi perizinan, nonperizinan, OSS, dan investasi secara digital.
Vietnam mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand dan menang agregat 4-2 di final.
APBD Perubahan Kulonprogo 2026 mengalokasikan Rp8 miliar untuk Bank BPD DIY dan Bank Kulonprogo, tetapi dasar hukumnya disorot DPRD.
Bhutan dinobatkan sebagai negara paling tenang di dunia versi Noise-Free Nations Index 2026 dengan skor 89,44. Simak 10 negara paling tenang dan alasannya
Desta resmi keluar dari Vindes Corp setelah 5 tahun. Presenter itu minta publik tak berspekulasi. Hubungan dengan keluarga VINDES tetap baik
APBD Perubahan Bantul 2026 menaikkan pendapatan Rp28 miliar dan belanja Rp50 miliar, membuat defisit bertambah menjadi Rp154 miliar.