Pemkab Bantul Masih Kekurangan 2.000 ASN

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul menyebut sekarang pihaknya kekurangan sebanyak 2.000-an pegawai untuk mengisi kebutuhan organisasi demi pelayanan kepada masyarakat luas. Tahun ini Pemkab sudah mengajukan sebanyak 800 formasi aparatur sipil negara (ASN) ke Pusat untuk mengisi kebutuhan pegawai. 

Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Isa Budi Hartomo menjelaskan sekarang ada sebanyak 9.000-an ASN yang bekerja di Pemkab Bantul.

Padalah, kebutuhan ASN ada sebanyak 11.000 an. Sampai saat ini kekurangan itu masih diisi oleh tenaga honorer yang tersebar di sejumlah jabatan.

"Sangat jauh dari cukup kalau organisasi kami di Pemkab Bantul. Perhitungan kebutuhan itu kan 11.000 kebutuhan ASN. Total ASN kami hampir 9.000 kira-kira masih 2.000 yang kurang," katanya, Rabu (10/5/2023). 

BACA JUGA: Seorang ASN DIY Tertipu Rp600 Juta di Aplikasi Online, SK PNS Turut Digadaikan

Isa menjelaskan selama ini pemetaan kebutuhan perekrutan pegawai di setiap daerah ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Oleh karena itu Pemkab Bantul hanya mengajukan kebutuhan saja dan tetap pusat yang menentukan berapa ASN yang direkrut setiap tahunnya. "Tahun ini kami ajukan 800 farmasi dan diberikan jatah 1.000 lebih," jelasnya. 

Sebagian besar formasi yang disetujui oleh KASN itu merupakan pegawai guru yakni sebanyak 1.000 an. Padahal kebutuhan guru di Pemkab Bantul hanya 800 formasi. BKPSDM Bantul pun telah berkoordinasi dengan KASN untuk meminta agar formasi guru ditekan guna menambah formasi di bidang tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis (TT). 

"Kami minta formasi guru dipadatkan dan boleh, itu diwujudkan kebutuhan formasi totalnya 800 sudah dengan guru yang 500 dan sisanya nakes dan TT," ujar dia. 

Adapun idealnya kebutuhan ASN nakes ada sebanyak 500 formasi di Pemkab Bantul. Namun, pihaknya hanya membuka sebanyak 200-an formasi ASN untuk ini.

Pasalnya, seringkali fasilitas kesehatan kurang jeli dalam menganalisis kebutuhan pegawai di tempatnya masing-masing. "Makanya dihitung lagu baseline-nya bukan ideal, kalau 100 tempat tidur ya tidak 100 yang direkrut, berapa banyak layanan ya itu yang direktur kalau berkembang kami usul lagi ke depan. Contohnya RSUD Saras Adyatma kan butuh banyak, yang sekarang jalan dan butuh berapa ya gitu, kalau banyak rekrut tapi nanti ga kerja ya buat apa."

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.