3 PPPK Gunungkidul Dipecat, Dua Terlibat Perselingkuhan
Tiga PPPK di lingkungan Pemkab Gunungkidul dipecat karena pelanggaran disiplin berat. Dua di antaranya terlibat perselingkuhan hingga hamil.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta (kedua kiri) menjadi pembicara dalam bimtek Pamong Kalurahan di Balai Kalurahan Wunung, Wonosari, Kamis (21/9/2023)./Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengingatkan kepada pamong di kalurahan tidak terjerat pinjaman online atau rentenir.
Hal ini disampaikan pada saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pamong Kalurahan di Balai Kalurahan Wunung, Wonosari, Kamis (21/9/2023). “Dukuh [kepala dusun] atau pamong lainnya harus mampu mengelola keuangan dengan baik,” kata Sunaryanta.
Dia menjelaskan, sebagai pamong kalurahan, pasti memiliki beban sosial yang tinggi di masyarakat. Hal ini tak lepas dari statusnya sebagai tokoh masyarakat sehingga terus mendapatkan undangan hajatan, baik dari wilayah domisili maupun luar daerah. “Memang biaya sosial untuk hajatan tinggi, makanya keuangan yang dimiliki harus dikelola dengan baik,” katanya.
Sunaryanta tidak ingin tingginya kebutuhan sosial malah membuat perangkat kalurahan terjerat pinjol atau rentenir. “Saya berpesan jangan sampai menghalalkan berbagai cara, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sebab, kalau sampai terlilit utang yang banyak bisa merugikan keluarga,” katanya.
BACA JUGA: Parah! Tidak Pernah Pinjam, Bos Pendanaan Digital Modalku Pernah Ditagih Pinjol Ilegal
Akses pinjol sangat mudah didapatkan, dan sudah banyak kasus mengenai jeratan pinjol atau rentenir. Oleh karenanya, diperlukan kedisiplinan dalam mengatur keuangan. “Tidak jarang, para pamong harus minjam kanan kiri untuk bisa jagong atau nyumbang dalam hajatan. Ini memaksakan diri dari yang tidak punya harus punya,” katanya.
Pihaknya sedang mempelajari tingginya biaya hajatan di Gunungkidul karena seringkali menjadi beban di masyarakat. Selain itu, dirinya juga meminta masyarakat bijak dalam menentukan acara khususnya hajatan. “Adanya kajian diharapkan masyarakat mempunyai prioritas utama menyisihkan uang untuk pendidikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tiga PPPK di lingkungan Pemkab Gunungkidul dipecat karena pelanggaran disiplin berat. Dua di antaranya terlibat perselingkuhan hingga hamil.
Kemenhut menurunkan dua ahli IPB untuk mendalami dugaan pidana karhutla Bromo. Luas lahan terdampak mencapai 1.120,3 hektare.
Nelayan asal Riau meninggal saat melaut di Pelabuhan Sadeng, Gunungkidul. Korban sempat mengeluh sakit dada sebelum ditemukan meninggal.
UKDW Perkuat Layanan Andong Wisata Yogyakarta melalui Pelatihan Bahasa Inggris dan Inovasi Lingkungan
Prabowo menyebut 290 BUMN telah ditutup dan menghemat Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir 2026.
Sekretaris Panitia Festival Mustika Rasa, Yan Kurnia Sutanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya penyelenggaraan Festival Kuliner Mustika