Dinilai Rawan, Bawaslu DIY Awasi Ketat Distribusi Surat Suara

Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY menyebut akan mengawasi ketat proses distribusi surat suara dari percetakan sampai ke gudang KPU kabupaten/kota.

Bagian ini dinilai merupakan salah satu logistik Pemilu yang rawan disalahgunakan, sehingga harus mendapat pengawasan dan pengawalan ketat saat didistribusikan. 

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DIY Agung Nugroho mengatakan, surat suara merupakan bagian dari logistik Pemilu yang cukup krusial dan rawan berpotensi disalahgunakan.

BACA JUGA: Caleg Bagi-Bagi Doorprize dan Sembako, Ini yang Dilakukan Bawaslu Jogja

Untuk itu, pihaknya akan memastikan bahwa jumlah yang dikirim ke setiap TPS tepat sasaran.  "Kami ingin memastikan jangan sampai ada surat suara yang tertukar daerah pemilihan. Serta ketepatan waktu H-1 logistik sudah harus terkirim ke TPS," kata Agung, Kamis (7/12/2023). 

Menurut dia, distribusi surat suara akan dikirimkan ke gudang KPU masing-masing kabupaten/kota maksimal pada 15 Januari 2024. Kemudian distribusi ke TPS maksimal H-1 atau 13 Februari 2024. Sekarang tahap pertama pendistribusian logistik Pemilu sudah dilaksanakan meliputi bilik suara, kotak suara, tinta, segel plastik (cable ties) dan segel sejumlah kebutuhan. 

"Kami tetap awasi dengan mengirimkan imbauan kepada KPU kabupaten/kota dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu untuk mematuhi peraturan perundangan yang ada," ujarnya. 

Selain itu, pihaknya juga mengecek langsung gudang KPU di kabupaten/kota untuk memastikan kondisi gudang aman sebagai lokasi penyimpanan logistik. Lokasi gudang juga harus dipastikan aman dari banjir termasuk kebocoran, memiliki instalasi listrik yang memadai, kamera pengawas, serta punya alat pemadam kebakaran. 

"Kita juga harus pastikan bahwa pengamanan di gudang oleh KPU maupun pihak keamanan dari unsur polisi. Kemudian kondisi gudang juga memiliki akses yang mudah untuk tranpostasi," jelasnya. 

BACA JUGA: Libur Nataru, Bawaslu Sleman Turunkan Tim Patroli ke Destinasi Wisata

Agung menambahkan, pihaknya juga telah mengintruksikan agar Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan melekat pada saat pengadaan dan atau distribusi logistik Pemilu 2024 ke gudang. Hal ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu. 

"Di level DIY kami mengirimkan surat imbauan ke KPU DIY, melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Ketua KPU DIY," pungkas dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.