Ini Strategi Pemkot Jogja di Tengah Penerapan Efisiensi Anggaran
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
Forpi Kota Jogja menemui persoalan numpang KK pada gelaran PPDB beberapa waktu lalu./Istimewa Forpi Kota Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja merangkum sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Kota Jogja sepanjang 2023.
Salah satu Anggota Tim Forpi Kota Jogja, Baharrudin Kamba menyebut ada beberapa isu krusial dari hasil pemantauan di lapangan maupun aduan masyarakat.
Kamba menyebut, salah satunya berkaitan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada 2023, pihaknya menemui adanya persoalan menumpang kartu keluarga (KK). Meski tak ada aturan yang mempersoalkan itu, tetapi menurut Kamba hal ini dinilai curang dan tak etis.
"Sehingga siswa yang sebenarnya warga asli Kota Jogja harus tersingkir dan bersekolah di swasta karena kalah jarak maupun nilai dengan siswa yang nunut KK," kata Kamba, Minggu (7/1/2024).
Ke depan, dia berharap ada verifikasi faktual kependudukan siswa. Jika terbukti bukan merupakan penduduk Kota Jogja, maka dipersilakan untuk mencari sekolah yang lainnya. "Artinya ada solusi yang ditawarkan tidak ujug-ujug tidak boleh bersekolah di Kota Jogja karena status famili lain," imbuhnya.
Selain persoalan PPDB, Kamba menuturkan beberapa pasar tradisional di Kota Jogja yang sepi juga masih menjadi persoalan selama 2023.
Menurut dia, ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya terjadi di Pasar Pingit. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli lantaran akses untuk masuk ke dalam Pasar Pingit yang minim.
BACA JUGA: Forpi Jogja Buka Aduan Praktik Nuthuk Harga Selama Libur Nataru
Forpi berharap, gelaran event di pasar tradisional lebih digalakkan lagi. Ini perlu dilakukan setidaknya untuk mengundang orang datang ke pasar Pingit. "Sinergitas antar-OPD, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata serta pihak kewilayahan sangat perlu dilakukan agar pasar Pingit tidak mati suri," ujarnya.
Selain persolan PPDB dan sepinya pasar tradisional, Forpi Kota Jogja juga mencatat masih adanya permasalahan sampah. Desentralisasi pengelolaan sampah pada masing-masing daerah yang ada di DIY menurutnya belum semuanya bisa dilakukan.
Salah satunya di Kota Jogja lantaran adanya keterbatasan lahan. Dia berharap, bank-bank sampah yang ada di Kota Jogja dapat konsisten beroperasional. "Jangan sampai keberadaan bank-bank sampah hanya tinggal plakatnya saja," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
OJK menargetkan satu Bank Umum Syariah baru hasil spin-off terbentuk pada 2026 untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional.
Prabowo akan memberi Bintang Mahaputera kepada Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subiyanto atas kinerja dan kepemimpinan.
Dinas Kebudayaan Bantul mengajak 400 pelajar dan komunitas mengikuti program belajar keliling museum sepanjang 2026.
Samsung Galaxy A07 4G jadi HP Android terlaris dunia kuartal I/2026 versi Counterpoint, ungguli banyak pesaing di pasar global.
Ratusan warga Muhammadiyah dan masyarakat gotong royong membongkar atap MTsM 4 Sambungmacan Sragen yang ambruk.