Kunjungan Wisata Moncer, DPRD Gunungkidul Bidik PAD Rp60 Miliar
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Ilustrasi pencoptan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Satpol PP Sleman mencatat ada sekitar 10.000 alat peraga kampanye (APK) tersimpan di Gudang Bawaslu Sleman. Rencananya sampah ini akan diolah di TPST Tamanmartani di Padukuhan Sentono, Tamanmartani, Kalasan.
Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi mengatakan hasil penertiban APK pada saat masa tenang jelang pemungutan suara masih belum diapa-apakan hingga sekarang. Berdasarkan laporan yang masuk ada sekitar 10.000 baliho, spanduk, gambar caleg maupun capres yang telah diturunkan. “Untuk tonansenya saya kurang paham, tapi kalau dari sisi jumlah ada sekitar 10.000 APK yang telah diturunkan jelang pemilihan,” kata Shavitri kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).
Ia mengakui keberadaan APK ini bisa menjadi masalah dikarenakan izin sewa gedung hanya berlangsung hingga Februari. Rencananya, sampah-sampah politik ini akan diolah TPST Tamanmartani.
Baca Juga
160 Ton Sampah APK Masih Tersimpan di Gudang Bawaslu dan Satpol PP di DIY
Sampah APK Tidak Boleh Dibuang di TPAS Wukirsari, Ini Alasannya
KLHK Mewanti-wanti Sampah APK Wajib Dikelola
Kendati demikian, untuk prosesnya belum ada kepastian dikarenakan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup. “Tentunya harus cepat mengingat kontrak gedung akan segera selesai di Februari ini,” ungkapnya.
Shavitri berharap hasil dari penertiban APK bisa memberikan manfaat. Pasalnya, proses pengolahan sampah di TPST Tamanmartani dapat menghasilkan refused derivied fuel (RFD) sehingga bisa menjadi sumber bahan bakar. “Harusnya bisa dimanfaatkan, di TPST kan ada alat cacahnya sehingga bisa diproses agar lebih bermanfaat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Sebanyak 151 kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Bantul hingga Juli 2026. Kekerasan verbal menjadi salah satu kasus dominan.
Ekonom UAJY Y. Sri Susilo menilai Suahasil Nazara punya PR berat, terutama pengelolaan fiskal daerah setelah menggantikan Purbaya.
Kasus leptospirosis di Jogja mencapai 23 kasus hingga Agustus 2026. Dinkes mengingatkan warga waspada menjelang musim hujan.
Yamaha kembali menggelar Clan of Classy Vol.3 di Yogyakarta pada 13–14 September 2026.
Aktivis Jogja menyurati MPR dan DPD RI untuk meminta program MBG dihentikan karena menyoroti kasus keracunan dan dugaan pelanggaran HAM.