Pemda DIY Bahas Rencana Berikan Insentif Ternak Mati karena Antraks

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY tengah membahas rencana pemberian insentif kepada peternak yang hewan peliharaannya mati karena terjangkit antraks. Pemberian insentif itu akan menggandeng pihak swasta untuk mengurangi beban peternak yang tertimpa musibah tersebut.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan dirinya sudah memerintahkan kepada dinas terkait untuk membahas rencana pemberian insentif kepada peternak yang hewannya mati akibat antraks. Jika tidak bisa dari APBD, bisa dicermati dari skema lain agar peternak tidak terlalu berat menanggung dampak antraks.

"Paling tidak ada insentif la kalau belum dari APBD ya tahun ke depan ada lah, karena APBD harus terencana betul. Saya sudah bilang ke kepala dinas, bisa ga kita minta dukungan, kan kita kerja sama dengan penyedia pupuk dan vaksin, bisa ga seperti ini kita kerja sama kan," katanya, Selasa (19/3/2024).

Menurut Beny, pemberian insentif kepada peternak tersebut bisa diberikan lewat CSR dari perusahaan yang bekerja sama dengan pihaknya. Dengan begitu, ternak yang mati akibat antraks tidak lagi dikonsumsi atau dijual kepada masyarakat lainnya. "Semacam CSR dari perusahaan. Kita minta dibantu untuk mengurangi beban atas matinya ternak. Saya sudah minta kepala dinas untuk merencanakan itu," jelasnya.

Baca Juga

Cegah Antraks, Pemkot Jogja Kawal Ketat Lalu Lintas Daging dan Ternak

Kasus Antraks, Bupati Sleman Minta Segera Dilakukan Vaksinasi Ternak

Beda Sikap Dinkes DIY dan Dinkes Gunungkidul Soal Status KLB Antraks

Beny menjelaskan penanganan antraks dilakukan dengan lintas organisasi perangkat daerah level kabupaten dan juga provinsi. Dinas terkait pun diminta melakukan penanganan di tempat yang diindikasikan terkena antraks serta lokasi penguburan hewan tersebut.

"Harus gencar edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa brandu itu ga boleh dilakukan. Musim begini kan tentu ada penularan, saya sudah minta kepada dinas untuk vaksinasi dan isolasi tempat yang terpapar serta tempat yang dikubur itu aman," katanya.

Kepala DPKP DIY Hery Sulistio Hermawan menjelaskan pihaknya baru mengkaji rencana pemberian insentif kepada peternak yang hewannya mati terkena antraks. "Masih butuh waktu karena banyak aspek yang mesti dilihat. Saya harus kaji aspek teknis dan administrasinya, biar nanti masyarakat tidak kesulitan, aman, bisa mengganti sekaligus pertanggungjawabannya bisa lancar," jelasnya.

Hery menyatakan konsep soal insentif hewan ternak itu sudah disiapkan. Hanyaa perlu diperjelas apakah pemberian insentif itu kewenangan dari kabupaten atau provinsi. "Penggunaan anggaran juga masih didiskusikan, mungkin tidak dengan model asuransi, toh dari data yang ada jumlah kematian tidak banyak. Prinsipnya bisa membantu masyarakat sesuai dengan pola kewenangan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.