Layanan PDAM Kota Jogja Masih 30 Persen, Sanitasi Jadi Tantangan
Cakupan layanan PDAM Kota Jogja baru mencapai 30 persen. Air tanah yang masih dianggap baik dan persoalan sanitasi menjadi tantangan.
Sejumlah sampah menumpuk di timur Jembatan Gembiraloka Zoo, Gedongkuning, Banguntapan, beberapa waktu lalu./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul meminta agar warga yang membuka lahan penampungan sampah ilegal agar mengurus izin terlebih dahulu.
Lurah Sitimulyo, Juweni menyampaikan ada beberapa warga di wilayahnya yang menerima sampah dari daerah lain. Beberapa dari mereka menampung sampah tanpa izin. "Lebih dari 10 [lokasi], ada yang tidak atau belum cari izin," katanya, Senin (13/5/2024).
BACA JUGA: Pengelolaan Tiga TPST di Bantul Langsung Ditangani oleh UPTD Kebersihan
Sementara Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi meminta agar warga yang menerima sampah dari daerah lain perlu mengajukan izin ke DLH Bantul.
"Lahan warga yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal, itu harus dikoordinasikan dengan DLH [Bantul]," tegasnya.
Menurut Bambang apabila warga telah mengajukan izin, maka akan dilakukan asesmen terlebih dahulu terhadap lahan yang akan digunakan untuk menampung sampah. Pihaknya akan melakukan kajian dampak lingkungan yang akan timbul dari adanya timbunan sampah disana.
"Kami akan melakukan asesmen dan pengecekan ke lapangan, sehingga tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan," ujarnya.
DLH Bantul pun saat ini masih mengkaji beberapa lokasi lain yang akan digunakan sebagai TPS Sementara. Meski begitu, Bambang tidak menyebutkan secara pasti lokasi yang tengah diliriknya.
Sementara menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Bantul, Jati Bayubroto menyampaikan dalam Perda No. 2/2019 ada larangan membuang sampah pada sembarang tempat.
"[Dilarang dalam Perda No.2/2019] Termasuk mempergunakan lahan pekarangan untuk menampung sampah sembarangan," katanya.
Meski begitu menurut Jati, dalam kondisi darurat sampah saat ini ada penanganan khusus nanti Pemda melalui DLH menetapkan tempat-tempat khusus untuk pembuangan sementara. Tempat khusus ini kewenangan DLH.
BACA JUGA: Atasi Kemungkinan Gagal Panen di Musim Kemarau, Ini yang Dilakukan Oleh DKPP Bantul
"[Pembuangan sampah] Di luar tempat yang sudah digunakan tetap tidak boleh," katanya.
Dia mengaku terhadap lahan warga yang digunakan untuk membuang sampah akan ditangani oleh DLH Bantul.
"Karena ini kondisi darurat diizinkan atau tidak nanti dari DLH [Bantul]. Tempat-tempat itu sampai saat ini kami belum menindak, kami menunggu DLH [Bantul] karena ini situasinya darurat [sampah]. Tetapi itu [lahan penampungan sampah] harus ada izin," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cakupan layanan PDAM Kota Jogja baru mencapai 30 persen. Air tanah yang masih dianggap baik dan persoalan sanitasi menjadi tantangan.
Xpeng melakukan recall 33.473 unit X9 di China akibat potensi kebocoran pada suspensi udara depan. Perbaikan gratis akan dimulai pada 28 Agustus 2026.
Pemkab Banyumas menunggu hasil investigasi Polresta Banyumas terkait ambruknya tribun VIP Drift Speed Fest di Purwokerto. Korban sementara mencapai sekitar 90 o
PT Pegadaian (Persero) kembali membuktikan ketangguhannya sebagai salah satu pilar keuangan nasional dengan membukukan kinerja positif hingga 30 Juni 2026
Cari mobil bekas irit dan minim biaya perawatan? Simak 5 rekomendasi mobil bekas non-LCGC yang terkenal bandel, hemat BBM, dan ramah di kantong.
Jepang resmi mengubah sistem tax free mulai 1 November 2026. Wisatawan asing wajib membayar pajak saat belanja dan mengajukan refund saat meninggalkan Jepang.