Mewanti-wanti ASN Sleman Harus Netral Saat Pilkada, Bawaslu Surati Pemkab

Harianjogja.com, SLEMAN—Bawaslu Sleman bakal berkirim surat ke Pemkab tentang pentingnya menjaga netralitas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) saat penyelenggaraan pilkada. Selain itu, juga akan ada posko aduan berkaitan dengan potensi pelanggaran selama tahapan berlangsung.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan sudah ada surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan netralitas pegawai di lingkup pemerintahan.

Menurut dia, sikap tidak menunjukkan keberpihakan harus dijaga selama pilkada. “Aturan sudah jelas dan seluruh ASN diwajibkan untuk netral dan tidak memihak ke pasangan manapun,” kata Arjuna, Kamis (16/5/2024).

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Pemkab Sleman. Inti dari pengriman surat untuk mengingatkan bahwa seluruh jajaran pegawai diminta mematuhi berkaitan dengan netralitas dalam pilkada.

Menurut Arjuna, upaya pengiriman surat merupakan bagian dari langkah-langkah pencegahan terkait dengan pentingnya sikap netral pada saat pilkada sedang berlangsung.

Selain itu, juga akan menyelenggarakan sosialisasi dengan mengajak pucuk-pucuk pimpinan Lembaga pemerintahan untuk turut mengkampanyekan pentingnya menjaga netralitas. “Sosialisasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga menyasar ke kapanewon maupun ke jajaran pemerintahan di kalurahan,” katanya.

Guna mengoptimalkan upaya pencegahan pelanggaran berkaitan dengan netralitas, Bawaslu Sleman juga akan membuka posko pengaduan. Layanan ini bisa diakses untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. “Kalau ada laporan pasti kami tindaklanjuti.” Katanya.

BACA JUGA: Ini Alasan Kustini Kembali Maju di Pilkada Sleman 2024 Mendatang

Anggota KPU Sleman, Huda Al Amna mengatakan, tahapan pilkada 2024 sudah dimulai. Untuk saat ini sedang berlangsung tahapan pengisian badan ad hoc di tingkat kapanewon maupun kalurahan.

Dia menjelaskan rekrutmen PPK sudah selesai dan sudah dilakukan pelantikan. Adapun seleksi PPS di tingkat kalurahan masih berlangsung karena ditarget selesai pada 25 Mei mendatang. “Masih proses dan harapannya bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Huda menambahkan, rekrutmen badan ad hoc pilkada tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Pasalnya, untuk 2024, baik PPK dan PPS ditangani langsung oleh KPU Sleman. “Kalau dulu PPS yang menangani oleh PPK. Berhubung waktunya mepet dan rekrutmen yang hampir bersamaan, maka perekrutan ditangani oleh KPU,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.