PPDI Sleman Minta Penilaian Desil Disabilitas Dievaluasi
PPDI Sleman menilai perubahan desil penyandang disabilitas belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Fasilitas khusus seperti kloset duduk dinilai tidak bisa.
CCTV - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Polres Gunungkidul berencana memasang kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV) di beberapa titik di Gunungkidul. Pemasangan ini menjadi upaya pencegahan tindak kejahatan jalanan.
Kapolres Gunungkidul, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ary Murtini mengatakan Polres sedang membuat surat permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul untuk pemasangan CCTV. Saat ini, Polres masih mendata dari setiap Polsek titik yang perlu pemasangan CCTV.
“Kalau titik yang sudah termonitor kepolisian ada 53 titik, sebarannya ada di Polsek dan Polres,” kata Ary dihubungi, Minggu (17/11).
Ary menegaskan pemasangan tersebut merupakan permintaan masyarakat sekaligus pemantauan lalu lintas serta tindakan kriminal.
Kapolsek Saptosari, AKP Suyanto mengatakan Polsek Saptosari berencana memasang CCTV di tiga titik. Hanya, dia belum tahu persis jadwal pemasangan tersebut.
“Bu Kapolres sudah memberi arahan. Pemasangan CCTV itu kerja sama dengan Dinas Kominfo,” kata Suyanto.
Suyanto mengimbau agar wisatawan tetap waspada ketika melintas di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) mulai Kapanewon Panggang hingga Tanjungsari. Menurut dia, JJLS menjadi jalur rawan kejahatan jalanan akibat sepi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul, Setiyo Hartato mengatakan Kepala Sub Bagian Umum belum mendapat surat permohonan dari Polres Gunungkidul ihwal pemasangan CCTV.
“Kalau info dari rekan-rekan, sudah ada komunikasi informal perihal data lokasi CCTV eksisting, antara pihak Polres dengan Kominfo kemarin melalui antarpersonil teknis. Itupun tidak minta, Polres cuma tanya data lokasi sebaran CCTV di mana saja,” kata Setiyo.
Setiyo menegaskan mendukung kebijakan pemasangan CCTV tersebut apabila Bupati atau Sekretaris Daerah telah memberi persetujuan.
“Kalau permintaan mendadak seperti dalam kondisi saat ini bisa langsung ke Bupati atau Sekda,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PPDI Sleman menilai perubahan desil penyandang disabilitas belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Fasilitas khusus seperti kloset duduk dinilai tidak bisa.
CKG Kota Jogja menemukan 60%-65% dari 23.000 lansia yang diperiksa terdeteksi hipertensi dan diabetes.
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Jakarta 18 September 2026 dan disiapkan mendukung penanganan karhutla.
DLH Kulonprogo mendorong pengelola SPPG menguji limbah dapur MBG di laboratorium setelah muncul keluhan warga soal pencemaran.
Harga rumah di Jogja makin sulit dijangkau. REI DIY menyoroti kenaikan harga tanah dan material bangunan yang mencapai sekitar 25%.
Suahasil Nazara resmi menjadi Menkeu menggantikan Purbaya. Keberlanjutan pembiayaan Kopdes menghadapi jatuh tempo Rp40 triliun.